Komisi III DPR Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi di Kementerian Imipas, Seret Wamen Silmy Karim Jadi Tersangka

Media Kampung – Komisi III DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut tuntas dugaan korupsi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imipas nonaktif Silmy Karim bersama tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus didukung semua pihak, terutama jika melibatkan pejabat negara yang seharusnya memberikan pelayanan publik bersih dan profesional. “Kami mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi. Kasus ini harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Siapa pun yang terlibat harus ditindak sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” ujar Abdullah dalam keterangannya, Jumat (6/6).

KPK Jelaskan Penonaktifan CCTV di Rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Saat Penggeledahan

K Korupsi

58 hari

Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK memeriksa Silmy Karim dan tujuh pejabat lainnya dalam pengembangan kasus operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. Abdullah menekankan agar KPK menjalankan proses hukum secara profesional, independen, dan transparan untuk menghindari spekulasi di masyarakat. “KPK harus mengusut kasus ini secara profesional dan transparan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan penanganan kasus ini sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum,” tambahnya.

Menurut Abdullah, kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia meminta kementerian melakukan pembenahan internal, memperkuat sistem pengawasan, serta memastikan pelayanan publik bebas dari praktik korupsi, pungutan liar, dan penyalahgunaan kewenangan. “Ini saatnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berbenah diri. Reformasi birokrasi harus dijalankan secara serius agar pelayanan publik berjalan bersih, akuntabel, dan berintegritas,” tegasnya.

Polisi Ungkap Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Parepare, Negara Rugi Rp2,2 Miliar

K Korupsi

62 hari

Sebagai mitra kerja aparat penegak hukum, Komisi III DPR RI berkomitmen terus mendukung langkah pemberantasan korupsi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.

Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Rumah DPRD Parepare Capai Kerugian Rp 2,2 Miliar, 40 Saksi Diperiksa

K Korupsi

63 hari