Media Kampung – Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya satu sekolah yang mendapatkan layanan dari dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini terungkap setelah data penerima manfaat disandingkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Wakil Ketua BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustinus Arumsari, mengatakan bahwa kondisi tersebut dinilai janggal. “Misalnya kami temukan ada satu sekolah ternyata dilayani oleh dua SPPG. Kelas 1 sampai kelas 3 dilayani SPPG A, kelas 4 sampai kelas 6 dilayani SPPG B,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta, Selasa (21/7).
Potensi Pemborosan Anggaran
Menurut Arumsari, duplikasi layanan ini berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan pemborosan anggaran. Sebab, data yang digunakan sebelumnya belum terintegrasi dengan baik. “Begitu disandingkan dengan Dapodik, kok kita merasa ada yang aneh. Itu masih kami cari, masih kami telusuri,” katanya.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, jumlah penerima manfaat akan disesuaikan. Arumsari menjelaskan, jumlah siswa sebenarnya berdasarkan Dapodik bisa berbeda dengan data yang digunakan selama ini. “Kalau yang ketemu nanti yang begitu, otomatis penerima manfaatnya juga berarti ada yang kemungkinan kemarin terbuang uang, karena sebenarnya harusnya enggak segitu. Karena Dapodik sebenarnya memang enggak segitu jumlahnya. Tapi karena SPPG-nya sudah terlalu banyak dan rebutan tadi,” ujarnya.
Integrasi Data BGN dan Dapodik
Untuk mencegah persoalan serupa terulang, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN yang baru dilantik, Zainuri, mengatakan pihaknya akan mengintegrasikan sistem data BGN dengan Dapodik. Selama ini kedua sistem tersebut belum terhubung, sehingga menyulitkan verifikasi penerima manfaat secara akurat.
“Salah satu yang kita akan coba itu adalah bagaimana kemudian Dapodik di Kemendikdasmen dan BGN ini bisa diintegrasikan sehingga secara real time berapa jumlah anak yang mendapatkan MBG bisa tampak,” ujar Zainuri.
Dengan integrasi tersebut, pemerintah dapat mengetahui sekolah mana saja yang menerima layanan MBG beserta jumlah siswanya secara langsung. “Nah, sekolah-sekolah mana yang mendapatkan MBG dan berapa banyak itu juga bisa tampak. Data ini tentu penting agar memberikan kejelasan, kepastian, dan transparansi,” ucapnya.
Zainuri menambahkan, keterbukaan data juga menjadi salah satu arahan dalam rapat terbatas pemerintah agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan Program MBG. “Salah satu poin penting dari hasil rapat terbatas itu adalah bahwa kita ingin membuka ruang yang lebih transparan, terbuka, sehingga masyarakat bisa tahu persis,” katanya.
Tinggalkan Balasan