Media Kampung – Perdana Menteri Inggris Andy Burnham langsung merealisasikan janji kampanyenya pada hari kedua menjabat, Selasa (21/7/2026), dengan mengumumkan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tagihan listrik rumah tangga. Kebijakan ini mulai berlaku 1 Oktober 2026 dan diperkirakan menghemat sekitar 45 poundsterling per tahun bagi rumah tangga.

Dalam pertemuan kabinet pertamanya, Burnham menegaskan bahwa pemerintahannya akan menjadi “pemerintahan biaya hidup” yang berfokus pada pengurangan beban ekonomi masyarakat. Ia meminta para menteri untuk mencari semua cara yang memungkinkan untuk meringankan tekanan biaya hidup, baik langkah besar maupun kecil.

Baca juga:

Pendanaan dari Pembatalan Program ID Digital

Penghapusan PPN listrik akan didanai dengan membatalkan program ID Digital senilai 1,8 miliar poundsterling yang digagas oleh pemerintahan sebelumnya. Menteri Keuangan John Healey menyatakan langkah ini akan memberikan ruang napas bagi keluarga dan membantu menurunkan inflasi. Namun, mantan menteri Darren Jones mengkritik bahwa program ID Digital sebenarnya belum didanai, sehingga klaim pendanaan penuh dipertanyakan.

Dampak dan Manfaat

Pemerintah memperkirakan pemotongan PPN ini akan mengurangi batas harga energi tahunan Ofgem sekitar 45 poundsterling. Perusahaan energi diwajibkan untuk meneruskan pengurangan ini kepada semua pelanggan, termasuk yang memiliki tarif tetap. Bantuan juga akan dirasakan oleh usaha kecil yang memenuhi syarat untuk keringanan PPN energi domestik, serta lembaga amal dan panti jompo yang menerima tarif lebih rendah.

Baca juga:

Langkah ini menjadi salah satu janji utama Burnham dalam pidato pertamanya di luar Downing Street pada Senin (20/7/2026). Ia berkomitmen memberikan “ruang napas” bagi rumah tangga yang kesulitan menghadapi krisis biaya hidup.

Kebijakan ini mendapat sambutan beragam. Beberapa pihak mengapresiasi langkah cepat pemerintah baru, namun yang lain mempertanyakan keberlanjutan pendanaan jangka panjang. Pemerintah berjanji akan mempertimbangkan dukungan lebih lanjut dalam anggaran mendatang bersamaan dengan prakiraan Kantor Tanggung Jawab Anggaran.

Baca juga: