Media Kampung – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa bonus demografi harus didukung data akurat agar dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam Silaturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa-Bali di Yogyakarta pada Kamis, 4 Juni 2026.
Menurut Amalia, data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Ia mengapresiasi kepala daerah yang telah mendukung kegiatan statistik nasional, karena komunikasi yang baik antara pusat dan daerah sangat membantu penyediaan data berkualitas.
Amalia mengungkapkan bahwa wilayah Jawa-Bali dihuni sekitar 162,87 juta penduduk, setara dengan 57,22 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya populasi ini menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan. “Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus apabila kita gagal mengelolanya dengan benar. Karena itu, data yang akurat menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama, diikuti dengan penciptaan lapangan kerja untuk memaksimalkan bonus demografi. BPS terus mendorong pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan efektif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan di daerah sebagai syarat utama keberhasilan pembangunan. Ia menyebut kawasan Jawa-Bali memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan konsentrasi penduduk terbesar. Tito mengingatkan Forkopimda harus terus diaktifkan untuk menjaga kondusivitas daerah dan mencegah potensi gangguan. “Setiap daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan membuka peluang lebih besar bagi keberhasilan pembangunan. Karena itu Forkopimda harus diaktifkan,” ujarnya.
Menurut Tito, Forkopimda yang solid dapat mendeteksi konflik lebih cepat serta memperkuat pengawasan pemerintahan dan pencegahan korupsi. Ia juga mendorong daerah untuk menghidupkan Forum Kerukunan Umat Beragama dan mengaktifkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Tito turut mengapresiasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas dukungannya dalam terselenggaranya kegiatan tersebut.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan