Media Kampung, Medan – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta seluruh pemerintah daerah untuk menjadikan penanggulangan tuberkulosis (TB) sebagai prioritas dalam pelayanan dasar. Permintaan ini disampaikan saat mendampingi Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dalam kunjungan ke RSUP Haji Adam Malik Medan, Selasa, 21 Juli 2026.
Akhmad menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari desa, termasuk melalui penguatan layanan kesehatan. Ia meminta pemerintah daerah menggerakkan kecamatan, desa, hingga kader masyarakat untuk mendukung program penanganan TB. “Membangun dari desa bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun sumber daya manusianya,” ujarnya.
Menurut Akhmad, urusan kesehatan merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai amanat undang-undang. Oleh karena itu, penganggaran dan pelaksanaan program kesehatan harus menjadi perhatian utama kepala daerah. “Masalah kesehatan adalah urusan pemerintahan yang wajib dan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Artinya, ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah,” tegasnya.
Skrining dan Tracing TB Diperluas
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang memperluas pelaksanaan tracing dan skrining TB di seluruh Indonesia. Program ini menargetkan lebih dari 53 ribu lokasi hingga November 2026. “Yang menjadi masalah ada orang sakit yang belum ditemukan. Maka ini yang kita kejar melalui tracing dan screening,” ungkapnya.
Benjamin berharap kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat dapat mempercepat penemuan kasus TB sehingga target penurunan angka penyakit tersebut dapat tercapai. Setelah meninjau RSUP H Adam Malik, Benjamin dan Akhmad juga meninjau pelaksanaan skrining TB yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Gedung PKK Medan, Kecamatan Medan Petisah.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya nasional untuk menekan angka TB yang masih tinggi di Indonesia. Dengan prioritas dari pemerintah daerah, diharapkan penemuan kasus dan pengobatan TB dapat berjalan lebih efektif.
Tinggalkan Balasan