Blokir 782 Penerima Bansos PKH di Lamongan dan Penyidikan KPK atas Dugaan Korupsi PKH di Brebes serta Jember

Media Kampung – Pemerintah Kabupaten Lamongan menanggapi temuan 782 penerima bansos PKH yang masuk daftar blokir karena indikasi judi online. Mereka diberikan kesempatan mengajukan sanggah untuk klarifikasi.

Secara keseluruhan, sebanyak 8.787 penerima manfaat PKH dan bansos sembako terindikasi judi online diblokir oleh Kementerian Sosial dan PPATK. Dari angka tersebut, 782 orang mengajukan sanggah, dan 517 lolos verifikasi awal untuk ditelusuri lebih lanjut sebelum bantuan dipulihkan.

Harta Kekayaan M Faisal Hasrimy, Kadiskes Sumut Punya Utang Rp 1,9 Miliar

K Korupsi

91 hari

Kepala Dinas Sosial Lamongan, Galih Yanuar, menegaskan proses verifikasi dilakukan secara teliti dengan pendamping sosial, sehingga tidak ada keputusan gegabah. Ia menambahkan, bila penerima kembali terindikasi judi online, bantuan akan dihentikan secara permanen sesuai regulasi.

Di samping itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyelidikan terkait dugaan korupsi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Brebes. Dua mantan pejabat Dinsos Brebes, Masfuri (mantan kepala) dan Hasan Basri (kabid bansos), beserta beberapa koordinator PKH dipanggil untuk memberikan keterangan.

Hardiknas 2026: DPRD Kabupaten Malang Tekankan Evaluasi Nyata Pendidikan

P Pendidikan

130 hari

Penyelidikan di Brebes berfokus pada pelaksanaan program bantuan beras Covid‑19 dan potensi penyalahgunaan dana PKH. KPK juga menindaklanjuti kasus serupa di Kabupaten Jember, di mana pejabat daerah termasuk Kepala Dinas Sosial Lingga Diputra diperiksa terkait dugaan kerugian negara hingga Rp200 miliar dari penyaluran PKH tahun 2020‑2021.

Kasus lain yang menimbulkan sorotan adalah anggota DPRD DIY, Lisman Puja Kesuma, yang secara tak sengaja tercatat dalam Desil 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dianggap layak menerima bansos. Ia membantah pernah mengajukan atau menerima bantuan, menyoroti potensi kesalahan data yang dapat menimbulkan alokasi bantuan tidak tepat sasaran.

Bedah Buku di Gramedia Jember, J.S. Khairen Gaungkan Gerakan Perpustakaan Kecil di Rumah

B Berita

83 hari

Untuk menghindari situasi serupa, masyarakat dapat memeriksa status penerimaan bansos PKH secara daring melalui layanan resmi Cek Bansos Kemensos. Langkah‑langkah sederhana meliputi:

• Masuk ke situs atau aplikasi Cek Bansos Kemensos.
• Masukkan NIK dan nomor KK yang terdaftar.
• Periksa status bantuan PKH dan tahapan pencairan.

Pengecekan rutin membantu memastikan bantuan tepat sasaran dan mengidentifikasi potensi kesalahan data lebih awal.