Media Kampung – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah pertemuannya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membahas soal calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan itu berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan pada Jumat, 20 November 2026.
Yusril menegaskan pertemuan tersebut murni membahas persiapan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Ia juga menyatakan pertemuan itu sama sekali tidak menyinggung masalah penyadapan maupun makar.
“Haha, enggaklah. Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” kata Yusril melalui keterangannya, Sabtu, 21 November 2026.
Menurut Yusril, Sjafrie mengundangnya untuk membicarakan persiapan revisi UU Pertahanan Negara yang saat ini tengah digarap bersama oleh Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI. Rencananya, revisi undang-undang tersebut diajukan sebagai RUU pada awal tahun 2027.
“Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” ungkap Yusril.
Yusril berpandangan perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan saat ini. Ia menyebut undang-undang itu sudah berusia seperempat abad sehingga memerlukan banyak penyesuaian.
“Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” paparnya.
Selain membahas revisi undang-undang, Yusril menyebut pertemuan dengan Sjafrie sekaligus menjadi ajang silaturahmi. Ia mengenang saat dirinya menjabat Asisten Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie menjabat Pangdam Jaya. Keduanya juga sama-sama terlibat dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 dan situasi pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Presiden Soeharto.














