Media Kampung, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan anggota Polri sebagai peristiwa luar biasa dalam sejarah kepolisian Indonesia. Menurut Yusril, baru kali ini ada anggota polisi yang diduga terlibat dalam tindak pidana yang mengarah ke makar.
Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (18/11). Ia membandingkan situasi tersebut dengan sejarah keterlibatan oknum TNI dalam sejumlah pemberontakan, seperti DI/TII pada 1946 serta PRRI dan Permesta, yang menurutnya tidak pernah terjadi di tubuh Polri.
“Jadi, sekarang ini terjadi penyadapan, dan penyadapan itu diduga kuat dilakukan oleh internal kepolisian. Dan ini sesuatu peristiwa yang luar biasa. Oleh karena dalam sejarah Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang, polisi itu tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang mengarah kepada tindak pidana makar,” kata Yusril.
Yusril juga mengingatkan bahwa pengamanan presiden dan wakil presiden selama ini menjadi tugas TNI, bukan Polri. Karena itu, ia menilai dugaan keterlibatan polisi dalam penyadapan terhadap kepala negara sebagai persoalan serius yang perlu segera dituntaskan.
Menurut Yusril, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen agar semua pihak yang diduga terlibat diusut dan diproses sesuai hukum. Yusril memastikan gelar perkara kasus yang menjerat eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga tersangka lain digelar pada Kamis (19/11).
“Besok, insyaallah,” ujar Yusril. Ia menyebut, mengingat besarnya perkara, gelar perkara kemungkinan dilakukan di Kejaksaan Agung, bukan di Bareskrim. Penyidik juga akan melibatkan ahli dan pengacara agar penanganan perkara transparan.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan gelar perkara akan melibatkan tim internal dan saksi ahli untuk melihat konstruksi dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal. “Kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli. Kita akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” tuturnya.
Yusril menilai penyadapan terhadap kepala negara dapat digolongkan sebagai makar karena bermotif politik. Menurut dia, penyidik menemukan rekaman dari ponsel dan komputer para tersangka yang menjadi petunjuk adanya perbuatan makar. Tujuannya paling tidak membuat presiden tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Namun, hingga kini belum ditemukan kaitan dengan upaya membunuh presiden.
“Dan saya berprinsip bahwa yang namanya tindakan, tindak pidana makar itu memang harus diungkap setuntas-tuntasnya, sejelas-jelasnya, jangan ada hal-hal yang ditutup-tutupi,” tegas Yusril.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menggeledah sejumlah rumah yang diduga menjadi posko dugaan makar. Salah satunya berada di Cipete, Jakarta Selatan, dan digeledah pada Selasa (17/11) malam. “Kemarin ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” ujar Susatyo kepada wartawan di Bareskrim Polri, Rabu (18/11).
“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH,” katanya. Susatyo belum mengungkap lokasi posko lainnya.
Eko Hadi Santoso sebelumnya dipecat dari Polri melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa (17/11). Ia bersama Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan.













