Media Kampung – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan adanya potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan sidang paripurna MPR untuk memilih hingga melantik wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026. Menurut Mahfud, agenda tersebut berisiko tidak sah apabila Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR sesuai tenggat waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Peringatan itu disampaikan Mahfud melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, yang dikutip pada Sabtu, 21 November 2026. Ia menilai tenggat penyerahan nama menjadi kunci keabsahan pelaksanaan sidang paripurna tersebut.

"Jika sampai kemarin jam 00.00 WIB, Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," ujar Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, persoalan utama terletak pada perbedaan penghitungan 14 hari sebelum sidang paripurna. Menurut Mahfud, ketentuan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa pengertian hari yang digunakan adalah hari kerja, bukan hari kalender.

Dengan ketentuan tersebut, batas waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran bukan 25 November 2026 sebagaimana jika dihitung berdasarkan hari kalender. Mahfud menyebut Kamis, 19 November 2026, sebagai batas waktu yang harus diperhatikan apabila sidang paripurna tetap dijadwalkan pada 9 Desember 2026.

"(Ternyata) di dalam UU MD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja, bukan hari kalender," kata Mahfud.

Ia mengingatkan agar ketentuan tersebut diperhatikan secara serius oleh Presiden Prabowo dan pimpinan MPR untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

Atas dasar perhitungan 14 hari kerja, Mahfud menyarankan agar MPR menyesuaikan jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran. Menurutnya, sidang sebaiknya dilaksanakan 14 hari kerja setelah MPR menerima dua nama calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo.

Mahfud memberikan contoh apabila Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden pada Jumat, 20 November 2026, maka jadwal sidang paripurna perlu disesuaikan menjadi 10 Desember 2026.

"Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20 November 2026) maka sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu dihitung mundur dalam 14 hari kerja," jelasnya.

Ia juga menyinggung rencana kepulangan Presiden Prabowo dari kunjungan ke Republik Rakyat China (RRC). Jika dua nama calon wakil presiden diserahkan setelah kepulangan tersebut, penghitungan waktu harus disesuaikan sejak tanggal penyerahan kepada MPR.