Media Kampung, Jakarta – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dengan berlakunya UU ini, negara dapat merampas aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu vonis pidana terhadap pelakunya. Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman lebih dulu membacakan laporan hasil pembahasan, lalu Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi. Seluruh fraksi menyetujui pengesahan tersebut.
Puan menegaskan bahwa pengesahan undang-undang ini bukan karena tekanan dari pihak mana pun. “Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan dalam rapat paripurna.
Menurut Puan, DPR menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU), melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta menyerap aspirasi di 46 daerah pemilihan. DPR juga menyinkronkan RUU ini dengan undang-undang lain, seperti KUHAP dan KUHP, agar tidak terjadi tumpang tindih.
Habiburokhman menyebut pengesahan ini sebagai akhir dari proses panjang. RUU Perampasan Aset pertama kali diusulkan 18 tahun lalu. Komisi III mulai bergerak pada Agustus 2025 setelah dipanggil Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Pada September 2025, Badan Keahlian DPR ditugaskan menyusun draf. RUU kemudian ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026, Panja mulai bekerja pada 5 November 2026, dan keputusan tingkat I diambil pada Rabu (18/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan, judul RUU berubah setelah menerima masukan masyarakat sipil. Cakupannya kini difokuskan pada tindak pidana korupsi. “Jadi yang lainnya itu hanya terbatas, tapi fokusnya adalah di tindak pidana korupsi,” ujar Habiburokhman.
Awalnya RUU ini mencakup 13 jenis tindak pidana, lalu dipersempit. Selain korupsi, UU ini juga menjangkau tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi yang berdampak luas, seperti investasi bodong, saham bodong, dan travel umrah-haji bodong.
Dasco menyebut UU ini bisa menjerat harta pelaku kejahatan, termasuk bandar judi online hingga koperasi bodong. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya negara menyita aset yang berasal dari tindak pidana, meski proses pidana terhadap pelakunya belum menghasilkan vonis tetap.














