Pelabuhan Kayangan-Poto Tano Tetap Beroperasi Meski Ada Demo Tuntut PPS
Media Kampung – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan Pelabuhan Kayangan-Poto Tano tetap beroperasi secara normal di tengah aksi demonstrasi menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) pada Selasa, 2 Juni 2026. Aksi massa yang berencana menduduki akses vital seperti Pelabuhan Poto Tano, satu-satunya penghubung laut antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, tidak mengganggu pelayanan di pelabuhan tersebut.
Koordinasi dan Pengamanan Ketat di Lapangan
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, memastikan operasional pelabuhan berjalan seperti biasa tanpa pembatasan penumpang ataupun pengurangan jumlah kapal. “Pelabuhan tetap buka dan layanan berjalan seperti hari-hari biasa. Unjuk rasa berlangsung di luar area pelabuhan,” ujarnya. Untuk mengantisipasi potensi kemacetan akibat perlambatan kendaraan menuju pelabuhan, Dishub NTB telah berkoordinasi dengan Kepolisian, TNI, operator penyeberangan, dan pihak terkait lain guna mengatur lalu lintas serta menjaga keamanan di lokasi.
Prioritaskan Distribusi Logistik dan Penyeberangan Lancar
Distribusi logistik menjadi fokus utama selama demonstrasi berlangsung. Kendaraan pengangkut barang mudah rusak seperti bawang dan kebutuhan pokok diprioritaskan agar tidak mengalami kerugian. Selain itu, ASDP telah menyiapkan tambahan kapal jika diperlukan untuk mengurai antrean kendaraan yang terjadi akibat tingginya aktivitas penyeberangan.
Penumpukan Kendaraan Bukan Akibat Penutupan Pelabuhan
Ervan menjelaskan kemacetan yang terjadi pada Senin, 1 Juni 2026, bukan karena penutupan pelabuhan, melainkan banyak pengguna jasa yang mempercepat jadwal keberangkatan setelah informasi yang beredar di media sosial. Ia juga membantah video yang menunjukkan pelabuhan tanpa kapal sebagai bukti penghentian operasional. “Setiap hari ada sekitar 10 kapal beroperasi dan 18 kapal siaga, jadi operasi tetap berjalan sesuai jadwal,” tegasnya.
Imbauan untuk Masyarakat dan Penumpang
Meski terjadi kepadatan arus kendaraan, masyarakat diimbau tetap tenang dan bersabar jika mengalami keterlambatan. Penyesuaian jadwal perjalanan dianjurkan bagi yang tidak mendesak. Ervan menegaskan bahwa aksi unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara, namun yang terpenting adalah operasional pelabuhan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Dengan langkah pengamanan dan koordinasi yang matang, Pemprov NTB berkomitmen menjaga kelancaran layanan di Pelabuhan Kayangan-Poto Tano selama demonstrasi menuntut PPS berlangsung.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan