Media Kampung – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan (Kemenkum Sumsel) dan Polda Sumsel sepakat memperkuat sinergi hukum melalui Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Bidang Hukum Polda Sumsel Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Hotel The Zuri Palembang pada Kamis, 4 Juni 2026, dengan dihadiri jajaran Bidang Hukum Polda Sumsel serta personel bidang hukum dari Polres jajaran.
Rakernis dibuka oleh Kepala Bidang Hukum Polda Sumsel, Sigit Adi Wuryanto. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel fungsi hukum untuk menghadapi tugas kepolisian yang semakin kompleks. Sigit juga menegaskan bahwa sinergi antarinstansi merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang lebih baik.
Kemenkum Sumsel diwakili oleh Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan, Heriyono Tardjono, yang hadir sebagai narasumber. Ia menyampaikan materi berjudul “Konstruksi Hukum Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris dalam Sistem Hukum di Indonesia”. Paparannya mencakup kewenangan dan kewajiban notaris sebagai pejabat umum, dasar hukum pemeriksaan notaris, serta mekanisme pemanggilan notaris dalam proses penegakan hukum.
Heriyono juga menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap jabatan notaris sesuai peraturan perundang-undangan. Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan peserta terkait implementasi aturan hukum di lapangan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, menegaskan bahwa kolaborasi antara Kementerian Hukum dan aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang kuat dan berkeadilan. “Sinergi yang baik antarinstansi akan memperkuat kualitas pelayanan dan penegakan hukum. Melalui forum-forum seperti ini, kita dapat membangun pemahaman yang sama sehingga pelaksanaan tugas di lapangan semakin efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Maju.
Ia berharap Rakernis ini dapat mempererat koordinasi dan kerja sama antara Kementerian Hukum dan Kepolisian dalam mendukung kepastian hukum, pelayanan publik berkualitas, serta penegakan hukum yang profesional di Sumatera Selatan. Kegiatan berlangsung lancar dengan antusiasme peserta yang aktif berdiskusi mengenai persoalan hukum sehari-hari.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan