Penasihat Hukum Minta Pemanggilan Paksa Saksi DPRD Muara Enim dalam Kasus Korupsi Proyek Irigasi

Media Kampung, Palembang

Saksi anggota DPRD Muara Enim, Hermison, telah empat kali tidak hadir dalam persidangan perkara dugaan korupsi gratifikasi yang terkait dengan proyek pembangunan Jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Ketidakhadiran ini menjadi sorotan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Peran dan Keberadaan Saksi dalam Persidangan

Perkara ini menjerat dua terdakwa, yakni Kholizol Tamhullis dan Raga Alan Sakti. Majelis hakim yang diketuai Idi Il Amin mempertanyakan urgensi keterangan Hermison dalam pembuktian perkara. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumatera Selatan menilai keterangan Hermison tidak lagi diperlukan karena bukti yang ada dianggap sudah cukup.

Kasus Korupsi APBDes Drokilo Bojonegoro Masih Tanpa Kepastian Hukum

K Korupsi

137 hari

Namun, tim penasihat hukum terdakwa berpendapat berbeda. Mereka menilai Hermison memiliki peran penting dan diduga mengetahui rangkaian peristiwa terkait proyek tersebut. Penasihat hukum menegaskan bahwa kehadiran Hermison penting untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.

Alasan Ketidakhadiran dan Permintaan Pemanggilan Paksa

Hermison telah dipanggil sebanyak empat kali dengan alasan berbeda, seperti menjalankan ibadah umrah, sakit, dan menjalani operasi. Penasihat hukum menyatakan tidak memiliki akses resmi ke rumah sakit dan memohon agar majelis hakim memberikan penetapan untuk menghadirkan Hermison secara paksa demi kepentingan pembuktian dan keadilan proses persidangan.

Pakarnya Tekankan Supremasi Sipil, Kritisi Area Abu‑Abu Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi

H Hukum & Kriminal

118 hari

Respons Majelis Hakim dan JPU

Majelis hakim meminta sikap JPU jika Hermison dihadirkan sebagai saksi ade charge, yaitu saksi yang keterangannya dapat meringankan terdakwa. JPU menyatakan tidak keberatan, namun penasihat hukum keberatan dengan status tersebut karena berpendapat Hermison tidak akan setuju menjadi saksi ade charge.

Hakim menegaskan bahwa pemanggilan paksa tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus mempertimbangkan aspek hukum secara independen dan objektif.

KPK Yayasan Wakil Ketua Fitroh Rohcahyanto Sudah Berdiri Sebelum Ada Program MBG, Tegaskan Juru Bicara

K Korupsi

61 hari

Proses Persidangan Selanjutnya

Setelah membahas keberadaan Hermison, persidangan melanjutkan dengan pemeriksaan empat saksi ade charge yang diajukan oleh terdakwa. Saksi-saksi ini memberikan keterangan sebagai bagian dari pembelaan dalam kasus dugaan korupsi gratifikasi terkait proyek pembangunan jaringan irigasi tersebut.

Persidangan masih berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan saksi untuk kepentingan pembelaan terdakwa.