Media Kampung – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris telah mengeluarkan imbauan kepada warga negara Indonesia (WNI) di Prancis terkait meningkatnya mobilisasi pelajar dan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Imbauan ini merupakan respons terhadap aksi demonstrasi yang berkaitan dengan isu pendidikan, termasuk blokade di berbagai sekolah dan universitas di seluruh Prancis.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan melalui akun Instagram mereka, KBRI Paris meminta WNI untuk memperhatikan perkembangan situasi keamanan di wilayah masing-masing. Mereka juga diimbau untuk menghindari keterlibatan dalam demonstrasi yang dapat mengganggu ketertiban atau membahayakan keselamatan.

KBRI Paris menyarankan agar WNI memantau informasi dari sekolah, universitas, dan otoritas setempat mengenai perubahan jadwal belajar, penutupan sementara sekolah, serta pelaksanaan pembelajaran daring. Selain itu, WNI juga diminta untuk merencanakan perjalanan dengan mempertimbangkan kondisi transportasi dan lalu lintas, serta menghindari rute yang berdekatan dengan lokasi demonstrasi atau kerumunan massa.

Apabila WNI tanpa sengaja berada di sekitar lokasi aksi dan situasi menjadi tidak kondusif, mereka disarankan untuk segera menjauh dan mengikuti arahan aparat keamanan setempat. KBRI juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi dengan keluarga, terutama jika terjadi perubahan jadwal, keterlambatan perjalanan, atau kondisi darurat.

KBRI Paris mengingatkan WNI untuk tetap tenang, mematuhi ketentuan dan arahan otoritas Prancis, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Dalam situasi darurat atau jika memerlukan bantuan terkait pelindungan WNI, masyarakat Indonesia dapat menghubungi hotline KBRI Paris di nomor 33 6 21 12 21 09.

Aksi protes yang terjadi di Prancis ini telah berdampak pada 735 sekolah dan kelompok pelajar berencana untuk melanjutkan demonstrasi pada hari Selasa. Aksi ini berkaitan dengan berbagai keluhan mengenai kondisi pendidikan, termasuk jam sekolah yang panjang, kondisi ruang kelas, dan kekurangan tenaga pengajar. Demonstrasi di beberapa lokasi juga dilaporkan mengalami ketegangan dengan aparat keamanan.