Media Kampung, Palu – Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding meminta jajarannya segera menindaklanjuti hibah lahan sekitar satu hektare dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk pembangunan instalasi karantina terintegrasi. Ia tidak ingin dukungan pemerintah daerah tersebut berhenti sebatas penyerahan lahan tanpa realisasi pembangunan.

Permintaan itu disampaikan Karding dalam sambutan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah di Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (20/11). Ia secara khusus mengingatkan Kepala Balai Karantina Sulawesi Tengah, Ahmad Mansuri Alfian, untuk memastikan rencana pembangunan fasilitas benar-benar terlaksana.

“Artinya, akan saya minta kepada Pak Alfian sebagai Kepala Balai, supaya ini jangan nanti saya di depan gubernur janji mau dibangun, tidak dibangun-bangun. Awas memang. Harus dibangun,” tegas Karding.

Karding menyatakan telah meminta agar kebutuhan anggaran pembangunan diusulkan untuk tahun 2027. Ia berkomitmen mendorong realisasi pembangunan sesuai kemampuan anggaran Barantin. “Insyaallah 2027 ini sudah saya minta untuk dianggarkan,” katanya.

Hibah lahan dari Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid disebut sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah daerah terhadap penguatan pelayanan karantina. Dukungan tersebut menjadi amanah yang harus dijawab melalui pembangunan fasilitas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Barantin berencana membangun instalasi karantina terintegrasi yang menggabungkan fasilitas pemeriksaan hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu kawasan. Fasilitas itu juga akan dilengkapi laboratorium untuk mendukung pemeriksaan dan pengujian penyakit maupun organisme pengganggu.

Karding menjelaskan, konsep integrasi dirancang untuk memangkas proses pelayanan yang selama ini mengharuskan pengguna jasa mendatangi sejumlah lokasi pemeriksaan. Dengan satu kawasan pelayanan, proses pemeriksaan dan sertifikasi karantina diharapkan berlangsung lebih efisien sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang melakukan perdagangan antardaerah maupun ekspor.

“Insyaallah dengan satu kawasan, itu lebih cepat, lebih pasti, lebih mudah, lebih murah. Karena orang tidak perlu ke pos sana, pos sini. Satu pintu saja,” ujarnya.

Karding menyebut pembangunan instalasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung agenda hilirisasi dan pengembangan ekspor Sulawesi Tengah, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, peningkatan kapasitas perdagangan daerah tidak cukup hanya dengan mendorong pelaku usaha memperluas pasar, tetapi juga perlu disertai penyediaan infrastruktur pelayanan yang memberikan kemudahan dan kepastian dalam pemenuhan persyaratan karantina.