Media Kampung – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bergerak cepat menyikapi penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Sulawesi Utara. Pada Kamis, 11 Juni 2026, Kemenko Polkam menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Capaian IDI di Manado.
Berdasarkan hasil pengukuran IDI Tahun 2025, skor demokrasi Sulawesi Utara tercatat 73,03. Angka ini turun 8,84 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Akibatnya, status demokrasi provinsi tersebut bergeser dari kategori tinggi menjadi kategori sedang.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Heri Wiranto, menekankan pentingnya sinergi semua pihak untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Menurutnya, IDI merupakan instrumen strategis untuk mengukur kualitas demokrasi dan menjadi dasar perumusan kebijakan. “Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen strategis untuk mengukur kualitas demokrasi sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik. Karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar penguatan demokrasi dapat berlangsung secara berkelanjutan,” ujarnya.
Heri menegaskan bahwa evaluasi capaian IDI bukan untuk mencari kelemahan daerah, melainkan sebagai sarana refleksi. “Melalui evaluasi ini, kita dapat melihat secara objektif kondisi demokrasi di daerah, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperkuat, serta menyusun langkah perbaikan yang tepat agar kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” jelasnya.
Dengan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, Sulawesi Utara diharapkan mampu meningkatkan capaian IDI pada tahun mendatang. Langkah ini juga bertujuan memperkuat demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan