Media Kampung – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan teguran langsung kepada seorang aparatur sipil negara (ASN) yang kedapatan menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi pada hari libur. Kejadian ini menjadi sorotan karena menegaskan pentingnya penggunaan fasilitas negara sesuai aturan.
Peristiwa tersebut terekam dalam sebuah video yang dibagikan di media sosial. Dalam rekaman itu, Bobby tampak menghampiri ASN yang menggunakan kendaraan dinas berpelat merah di luar jam kerja resmi. Ia menegaskan bahwa mobil dinas tidak boleh dipakai di hari Sabtu, bukan hari kerja.
Detail Insiden dan Teguran
Dalam interaksi tersebut, Bobby menanyakan jabatan ASN yang bersangkutan yang mengaku sebagai Asisten II dan bertugas di Kota Pematangsiantar. Bobby memastikan apakah penggunaan mobil dinas tersebut berkaitan dengan perjalanan dinas, namun ASN tersebut mengaku tidak sedang melakukan perjalanan dinas melainkan mengantar anaknya.
Bobby menegur keras penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi, terutama pada hari libur, dan meminta ASN tersebut segera mengganti kendaraan yang digunakan. Ia menekankan bahwa tidak cukup hanya mengganti pelat nomor sebagai upaya menghindari aturan.
Aturan Penggunaan Kendaraan Dinas
Bobby Nasution menegaskan bahwa seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilarang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk saat hari libur atau akhir pekan. Kendaraan dinas harus digunakan semata untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Larangan ini bertujuan menjaga integritas penggunaan fasilitas negara serta memastikan dana publik digunakan dengan tepat. Penggunaan kendaraan dinas yang tidak semestinya dapat merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah.
Implikasi dan Pesan Kepada ASN
Teguran dari Bobby Nasution menjadi pengingat penting bagi seluruh ASN di Sumatera Utara agar mematuhi aturan penggunaan fasilitas negara. Disiplin dalam menggunakan kendaraan dinas merupakan bagian dari etika kerja dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.
Peristiwa ini juga menggarisbawahi perlunya pengawasan yang ketat terhadap penggunaan aset pemerintah agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, terutama di lingkungan birokrasi yang harus menjadi teladan dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
Tinggalkan Balasan