Media Kampung, Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bali menegaskan bahwa anggaran operasional Haji 2027 harus diarahkan langsung untuk kebutuhan pelayanan jemaah. Pernyataan ini diungkapkan dalam Penyusunan dan Pembahasan Anggaran Operasional Haji 2027 yang berlangsung di B Hotel Bali Spa, Denpasar. Plt. Kepala Kanwil Kemenhaj Bali, Muhammad Nasihuddin, menjelaskan bahwa penyusunan anggaran harus berorientasi pada pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 6 Tahun 2025 serta kebutuhan prioritas jemaah.
Nasihuddin menekankan pentingnya pengelola anggaran untuk menghindari duplikasi pembiayaan dengan alokasi yang telah tercantum dalam DIPA. “Kita harus kreatif dalam mengelola anggaran, tetapi jangan sampai kreativitas kita justru menjadi kriminal,” tegasnya. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus tetap berada dalam koridor aturan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu fokus dalam penyusunan anggaran adalah distribusi barang bawaan jemaah, terutama koper. Kepala Bidang Bina Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Bali, Masruhan, menegaskan bahwa koper harus sudah tiba di embarkasi satu hari sebelum kedatangan jemaah. “Pengelolaan koper perlu dipersiapkan sejak awal karena berkaitan langsung dengan pelayanan jemaah,” ujarnya. Pilihan pengiriman koper harus diperhitungkan dengan cermat dari sisi keamanan, waktu, teknis distribusi, hingga kebutuhan anggaran.
Perencana Anggaran Operasional Haji, Dwi Indah Fajarwati, menambahkan bahwa setiap usulan anggaran harus memiliki dasar dan perencanaan yang jelas untuk memastikan seluruh kebutuhan yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Perencana Anggaran DIPA, Herdi Sahabidin, memaparkan bahwa total usulan anggaran operasional Haji 2027 sekitar Rp9,2 miliar. Angka tersebut masih berupa usulan dan akan dikoordinasikan serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Penyusunan anggaran operasional Haji 2027 juga diarahkan tanpa sistem klaster untuk kabupaten dan kota, sehingga kebutuhan masing-masing daerah dapat terlihat lebih jelas dan disesuaikan dengan prioritas pelayanan jemaah. Kemenhaj Bali memastikan bahwa perencanaan anggaran tetap diarahkan untuk mendukung pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah, dengan harapan setiap anggaran dapat memberikan manfaat langsung bagi calon jemaah haji Bali sejak tahap persiapan hingga pemberangkatan.
