Fokus Anggaran Haji 2027 Bali pada Pelayanan Jemaah

Media Kampung, Denpasar – Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bali menegaskan bahwa anggaran operasional Haji 2027 harus diarahkan langsung untuk kebutuhan pelayanan jemaah. Penegasan ini disampaikan dalam acara Penyusunan dan Pembahasan Anggaran Operasional Haji 2027 yang berlangsung di B Hotel Bali Spa, Denpasar. Plt. Kepala Kanwil Kemenhaj Bali, Muhammad Nasihuddin, menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang berorientasi pada pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah. Hal ini mengacu pada amanah Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 6 Tahun 2025 serta kebutuhan prioritas jemaah. Nasihuddin juga mengingatkan pengelola anggaran agar menghindari duplikasi pembiayaan dengan alokasi yang telah tercantum dalam DIPA. “Kita harus kreatif dalam mengelola anggaran, tetapi jangan sampai kreativitas kita justru menjadi kriminal,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kreativitas dalam pengelolaan anggaran harus tetap berada dalam koridor aturan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kebutuhan yang sudah dianggarkan dan direalisasikan melalui DIPA tidak perlu diusulkan kembali dalam dana operasional haji. Salah satu fokus dalam penyusunan anggaran adalah distribusi barang bawaan jemaah, khususnya koper. Kepala Bidang Bina Haji dan Umrah serta Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Bali, Masruhan, menargetkan agar koper sudah tiba di embarkasi satu hari sebelum kedatangan jemaah. “Pengelolaan koper perlu dipersiapkan sejak awal karena berkaitan langsung dengan pelayanan jemaah,” tambah Masruhan. Ia menjelaskan bahwa pilihan pengiriman harus dihitung dari sisi keamanan, waktu, teknis distribusi, hingga kebutuhan anggaran. Sementara itu, Perencana Anggaran Operasional Haji, Dwi Indah Fajarwati, menekankan bahwa setiap usulan anggaran harus memiliki dasar dan perencanaan yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan. Perencana Anggaran DIPA, Herdi Sahabidin, memaparkan bahwa total usulan anggaran operasional Haji 2027 diperkirakan sekitar Rp9,2 miliar. Angka ini masih berupa usulan yang akan dikoordinasikan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan anggaran operasional Haji 2027 juga diarahkan tanpa sistem klaster untuk kabupaten dan kota, sehingga kebutuhan masing-masing daerah dapat terlihat lebih jelas dan disesuaikan dengan prioritas pelayanan jemaah. Kemenhaj Bali memastikan bahwa perencanaan anggaran tetap diarahkan untuk mendukung pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah, dengan harapan setiap anggaran dapat memberikan manfaat langsung bagi calon jemaah haji Bali, mulai dari tahap persiapan hingga pemberangkatan.

Bahlil Lahadalia Tantang Golkar Bali untuk Meningkatkan Perolehan Kursi di Pemilu 2029

R Regional

4 jam

Pemkab Buleleng Usulkan 400 Formasi ASN untuk Sektor Pendidikan dan Kesehatan

R Regional

3 jam

Peluncuran Buku Indeks Stabilitas Politik Klungkung 2025 sebagai Pedoman Evaluasi

R Regional

34 menit