Media Kampung, Bali – Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp 4.559.287 per bulan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bali yang dirilis pada Jumat, 20 November 2026 malam, dan berlaku mulai 1 Januari 2027.

Selain UMP, Koster juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp 4.644.907 untuk sektor Hotel Bintang sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025.

Koster menginstruksikan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kota dan kabupaten se-Bali, serta pelaku usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Menurut Koster, kenaikan UMP tahun 2027 ini meningkat secara progresif sebesar Rp 1.351.828 per bulan atau sekitar 42,15 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang sebesar Rp 3.207.459.

Koster menjelaskan, pertimbangan menaikkan UMP hingga Rp 4,5 juta didasarkan pada aspirasi Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali yang disampaikan pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026. Aspirasi tersebut meminta UMP Bali dihitung menggunakan pendekatan berbasis Kehidupan Hidup Layak (KHL).

Besaran KHL Tahun 2027 untuk Provinsi Bali diketahui sebesar Rp 5.604.481. Namun, berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali, UMP disepakati sebesar Rp 4.559.287.

Koster juga membandingkan UMP Bali 2027 dengan KHL tahun 2027. Menurutnya, UMP Provinsi Bali Tahun 2027 sudah masuk kategori memenuhi KHL dengan perbandingan sebesar 81,35 persen, meningkat dibandingkan perbandingan tahun 2026 yang sebesar 61,54 persen.

Dengan UMP sebesar Rp 4,5 juta tersebut, Koster menyatakan pegawai PPPK maupun PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Daerah atau pekerja sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar. Hal ini diharapkan meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, kebahagiaan, dan kesejahteraan.

“Diharapkan para pegawai dan para pekerja akan semakin bersemangat dalam meningkatkan kinerja dan produktivitasnya,” tutup Koster.