Media Kampung, Bali – Polisi mengungkap dugaan praktik pemberangkatan jemaah haji nonprosedural yang dijalankan seorang pria berinisial MS di Bali. Dalam kasus ini, calon jemaah diduga diarahkan berangkat ke Malaysia terlebih dahulu dengan alasan berlibur, lalu dijanjikan bisa melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi untuk berhaji.
Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP I Made Hendra Agustina, mengatakan biaya yang dipungut dari para korban berada di kisaran Rp 250 juta hingga Rp 350 juta per orang. Menurut polisi, usaha tersebut telah berjalan lebih dari satu tahun dan menggunakan nama travel yang bukan agen resmi.
Modus memberangkatkan calon jemaah lewat negara ketiga
Hendra menjelaskan, modus yang dipakai MS adalah mengumpulkan calon jemaah dan meyakinkan mereka bahwa perjalanan ke Malaysia merupakan bagian dari rangkaian ibadah. Setelah tiba di Malaysia, para calon jemaah disebut akan dipesankan tiket menuju Arab Saudi.
Polisi juga menyebut ada pola lain yang digunakan, yakni memanfaatkan kartu iqama sebagai alasan agar seseorang bisa melaksanakan ibadah haji. Namun, aparat belum memastikan seluruh rangkaian keberangkatan itu benar-benar terealisasi untuk semua korban.
Kasus terungkap setelah pencegahan di bandara
Kasus ini terungkap setelah Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai mencegah keberangkatan rombongan calon jemaah pada 22 Mei 2026. Pencegahan dilakukan karena petugas khawatir para calon jemaah terlantar di luar negeri setelah diiming-imingi bisa menunaikan haji secara sah.
Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Ngurah Rai, Gde Oki Rizky Aryadhika Heris, menyampaikan bahwa kekhawatiran utama petugas adalah potensi para calon jemaah tidak mendapatkan kepastian keselamatan maupun kehidupan yang layak saat berada di luar negeri.
Barang bukti dan jerat pasal
Dalam penyidikan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain foto kartu iqama, bukti transfer, rekening koran, serta dokumen perjalanan. Dari hasil pendalaman awal, polisi juga menyebut travel yang digunakan bukan agen resmi.
MS disangkakan melanggar Pasal 114 juncto Pasal 121 dan Pasal 113 juncto Pasal 120 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta Pasal 492 KUHP tentang penipuan.
Imbauan kepada calon jemaah
Polisi mengimbau masyarakat agar memastikan legalitas penyelenggara perjalanan haji melalui PIHK atau PPIU resmi sebelum mendaftar dan membayar biaya perjalanan. Aparat juga mengingatkan agar masyarakat mewaspadai penipuan berkedok haji instan, termasuk modus liburan ke negara ketiga dan penggunaan dokumen nonprosedural.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap tawaran keberangkatan haji harus dicek status dan izin penyelenggaranya secara cermat. Tanpa legalitas yang jelas, calon jemaah berisiko menjadi korban penipuan dan terjebak dalam proses keberangkatan yang tidak aman.














