Media Kampung, Malinau – Mendagri Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Kabupaten Malinau dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Selasa, 06 Oktober 2026. Rakor ini berlangsung di Kantor Bupati Malinau dan bertujuan untuk membahas kondisi terkini sejumlah infrastruktur jalan di kawasan perbatasan negara.
Dalam keterangannya kepada awak media, Mendagri menjelaskan bahwa kehadirannya di Malinau bertujuan untuk mengetahui secara pasti kondisi jalan di kawasan perbatasan. Menurut informasi yang diterimanya, infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, khususnya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengalami kerusakan yang menghambat akses transportasi dan logistik di daerah tersebut. “Mereka harus melalui seperti Krayan, harus melalui jalan udara atau jalan sungai, sampai berhari-hari. Nah, ini buat kita juga prihatin,” ujar Mendagri.
Mendagri menyebutkan bahwa kondisi tersebut sebelumnya telah dibahas dalam rapat untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang optimal. Beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, Sjafrie Sjamsoeddin, meninjau kawasan tersebut dan berkoordinasi dengan Mendagri untuk memperkuat kawasan perbatasan.
Mendagri menilai bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan konektivitas dan pemerataan pembangunan, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat nasionalisme. Menurutnya, kawasan perbatasan merupakan garda terdepan negara dalam menghadapi potensi infiltrasi dari negara lain.
“Oleh karena itu, Pak Menhan menelepon saya, menelepon Menteri PU, untuk dikoordinasikan akses jalan ini harus bisa dituntaskan. Tadi kita mendengar paparan dari Kementerian PU, mereka sanggup menyelesaikannya dalam waktu 3 tahun, paling lambat awal 2029, dimulai tahun depan 2027-2029,” tambahnya.
Mendagri juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp32 triliun. Karena itu, ia meminta Kementerian PU untuk mematangkan konsep pembangunan dan menyusun rencana berdasarkan skala prioritas yang sejalan dengan masukan Gubernur Kaltara dan Bupati Malinau agar pembangunan diprioritaskan di wilayah yang memiliki penduduk. Hasil pematangan konsep tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti.














