Media Kampung – Eks relawan Prabowo, Haris Rusly Moti, menyatakan bahwa Indonesia saat ini menghadapi upaya destabilisasi yang terkoordinasi. Menurutnya, gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pelemahan nilai tukar rupiah bukan sekadar dinamika ekonomi biasa, melainkan bagian dari serangan yang bertujuan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Haris yang juga pemrakarsa 98 Resolution Network menilai sejumlah narasi seperti “sale Indonesia”, “1998 redux”, “buang rupiah”, dan “Indonesia gelap” merupakan bagian dari kampanye untuk melemahkan kepercayaan pasar terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kampanye ini diarahkan untuk mendorong depresiasi rupiah, melemahkan IHSG, dan memicu pelarian modal yang dapat mengurangi cadangan devisa negara.
Meski demikian, Haris meyakini skenario pengulangan peristiwa Reformasi 1998 tidak akan terjadi karena kondisi geopolitik global saat ini berbeda. Ia mengidentifikasi tiga poros kekuatan yang dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo dan berada di balik kampanye destabilisasi. Pertama, oligarki serakah nasional yang dirugikan kebijakan Presiden Prabowo. Kedua, poros korporasi dan aktor multi nasional. Ketiga, salah satu negara tetangga kecil yang kaya dari penampungan uang kotor hasil perampokan kekayaan alam Indonesia.
Haris mencontohkan beberapa kebijakan Prabowo yang dinilai merugikan kelompok-kelompok tersebut, antara lain pembentukan Danantara, penyitaan lahan oleh Satgas PKH, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam yang wajib ditempatkan di dalam negeri selama setahun, program swasembada pangan, serta pemberantasan korupsi dan penyitaan aset. Menurutnya, kebijakan efisiensi dan realokasi APBN untuk pemerataan kesejahteraan juga kerap dipersepsikan negatif.
Haris mengimbau para pengkritik pemerintah dan kelompok mahasiswa yang independen untuk mencermati situasi secara jernih, jangan terlalu lugu menganggap gejolak pasar semata akibat respon alamiah atau persoalan fiskal. Meski mengakui masih ada kelemahan dalam pelaksanaan program, ia menilai Presiden Prabowo menunjukkan komitmen memperbaiki tata kelola dan memberantas korupsi dengan memperkuat lembaga penegak hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan