Media Kampung – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan posisi partainya sebagai partai penyeimbang dalam sistem politik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan usai acara teatrikal memperingati 30 tahun peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu, 26 Juli 2026.
Melemahnya Mekanisme Check and Balances
Hasto mengungkapkan bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia ditandai dengan melemahnya mekanisme check and balances dalam kehidupan politik. Ia mengutip pandangan cendekiawan Sukidi yang menyatakan bahwa demokrasi modern tidak selalu runtuh melalui cara kekerasan seperti kudeta militer, melainkan dapat mati secara perlahan melalui mekanisme legal yang sah.
“Kematian demokrasi terjadi secara bertahap, legal, dan menggunakan institusi demokrasi yang sah,” ujar Hasto dalam sambutannya.
Empat Indikator Kemunduran Demokrasi
Hasto memaparkan empat indikator utama yang menunjukkan kemunduran demokrasi di Indonesia:
- Kehancuran supremasi hukum: Hasto menyebut bahwa supremasi hukum saat ini mengalami kerusakan yang nyata.
- Lemahnya fungsi penyeimbang dan tiadanya check and balances: Kondisi ini menjadi alasan PDIP mengambil peran sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. “Ibu Mega sudah mengirimkan surat yang menjelaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang secara ideologis dan konstitusional,” jelasnya.
- Perubahan undang-undang demi kepentingan penguasa: Hasto menyinggung praktik autocratic legalism, yaitu penyusunan regulasi yang menguntungkan pihak penguasa.
- Menyusutnya ruang kebebasan sipil: Termasuk hilangnya kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, dan pelemahan masyarakat sipil.
Peran PDIP dan Gerakan Pro Demokrasi
Berkaca pada kondisi tersebut, Hasto menyampaikan bahwa peringatan 30 tahun Kudatuli bukan hanya mengenang sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat gerakan pro-demokrasi di Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat sipil dan perguruan tinggi, untuk bersatu dalam menjaga dan menyelamatkan demokrasi.
Hasto menggarisbawahi beberapa langkah penting yang harus dilakukan bersama, antara lain memperjuangkan supremasi hukum, menjaga kebebasan pers, menyediakan ruang ekspresi bagi kelompok kritis, serta mendorong lembaga legislatif dan eksekutif agar steril dari intervensi kekuasaan.
Perubahan Kebijakan Menuju Keadilan dan Politik Moral
Selain itu, Hasto menekankan perlunya perubahan arah kebijakan negara agar lebih berpihak pada keadilan sosial dengan pendekatan progresif di bidang ekonomi, hukum, dan politik. Ia juga menyoroti pentingnya politik moral dan keteladanan politik sebagai hal yang harus selalu dikedepankan.
“Marilah kita bergandengan tangan dan terus memegang harapan. Kudatuli dan berbagai wajah otoritarianisme yang pernah melanda pada masa Orde Baru harus dihadapi dengan empat prinsip: keyakinan, keteguhan, keberanian, dan kesabaran yang bersatu menjadi kebenaran,” tegas Hasto, mengutip nilai yang digambarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya Memahami Sejarah dan Pancasila
Hasto juga mengingatkan pentingnya memahami sejarah bangsa sebagai fondasi dalam menjaga demokrasi. Ia menekankan bahwa kekerasan yang terjadi atas nama negara sering kali disebabkan karena bangsa Indonesia melupakan sejarah yang benar, khususnya makna Pancasila sebagai narasi pembebasan rakyat Marhaen yang digali oleh Bung Karno.
Menurut Hasto, penemuan kembali kesadaran ideologis tersebut adalah bagian dari perjuangan PDIP, yang diinisiasi melalui Rakernas pada 10 Januari 2026 oleh Mas Prananda Prabowo agar Pancasila dipahami sebagai narasi pembebasan rakyat Marhaen.
Dengan semangat tersebut, Hasto mengajak seluruh anak bangsa untuk berani berjuang bagi kebenaran, kemanusiaan, dan keadilan demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
Tinggalkan Balasan