Media Kampung – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah milik seseorang untuk selamanya, melainkan sebuah amanah dari rakyat yang memiliki batas waktu. Pernyataan ini disampaikan AHY dalam pidato politik memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 5 September 2026.

Kekuasaan sebagai Amanah Rakyat

AHY menekankan bahwa kekuasaan harus dipandang sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh rakyat dan harus dijalankan dengan penuh kehormatan serta batas waktu yang jelas. Hal ini menjadi dasar penting bagi tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Baca juga:

Pelajaran dari Pemerintahan SBY

Dalam pidatonya, AHY juga mengingatkan pengalaman 10 tahun pemerintahan Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menilai masa pemerintahan tersebut merupakan contoh bagaimana pergantian kekuasaan dapat berlangsung secara damai dan demokratis setelah dua periode jabatan.

Pengalaman ini, menurut AHY, menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Proses pergantian kekuasaan yang berlangsung tanpa konflik dan sesuai dengan kehendak rakyat menunjukkan kematangan sistem demokrasi nasional.

Baca juga:

Menjaga Demokrasi dengan Menghormati Kehendak Rakyat

AHY menegaskan bahwa dalam setiap proses pemilihan dan pergantian kekuasaan, kemenangan harus diraih melalui kepercayaan rakyat. Sementara pihak yang kalah harus menghormati hasil tersebut demi kelangsungan demokrasi yang sehat dan stabil.

“Siapa pun yang menang, harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah, harus menghormati kehendak rakyat,” ujar AHY menegaskan.

Baca juga:

Makna dan Implikasi bagi Politik Indonesia

Pernyataan AHY ini mengingatkan pentingnya prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada rakyat. Kekuasaan yang terbatas waktu dan dapat dialihkan secara damai menjadi fondasi bagi pembangunan politik yang berkelanjutan dan stabil di Indonesia.

Pesan ini juga berfungsi sebagai pengingat bagi para pemimpin politik bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan integritas dan kesadaran akan tanggung jawab kepada masyarakat luas.