Sherly Tjoanda Curhat Tak Punya Cash Flow Bayar Gaji PPPK hingga Akhir Tahun, DBH Ditahan 60 Persen

Media Kampung – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan keluhan terkait ketidakmampuan daerah membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun. Ia mengaku tidak memiliki arus kas (cash flow) yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Sherly dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6). Ia mengapresiasi kebijakan relaksasi dari pemerintah pusat, namun menilai langkah itu belum menyelesaikan persoalan mendasar di daerah.

IHSG Melemah ke Level 6.352,20 pada Awal Perdagangan Rabu, 20 Mei 2026

E Ekonomi

19 hari

“Kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun. Sehingga apakah masalah kami di daerah selesai? Belum,” ujar Sherly.

Ia menambahkan, persoalan fiskal daerah perlu dibahas lebih lanjut, termasuk proyeksi kebijakan anggaran pada 2027. Pemerintah daerah membutuhkan kepastian terkait kemungkinan pemotongan anggaran lanjutan setelah pemangkasan yang sudah terjadi pada 2026.

Sherly juga menyoroti kondisi fiskal Maluku Utara yang berat. Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima hanya sekitar Rp960 miliar, sementara belanja pegawai mencapai Rp1,1 triliun. Artinya, belanja pegawai sudah melebihi DAU.

Kevin Warsh Gantikan Jerome Powell sebagai Ketua The Fed di Tengah Tantangan Ekonomi Global

E Ekonomi

24 hari

Selama ini, daerah menutup kebutuhan tersebut melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun, Sherly mengeluhkan penahanan 60 persen DBH oleh pemerintah pusat yang semakin memperberat kondisi fiskal.

“Kami hanya minta sebagian dari 60 persen DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan, kita mengambil jalan tengah, maka itu sangat membantu,” katanya.

Ia mengingatkan, relaksasi belanja pegawai berpotensi menggerus kemampuan daerah membiayai pembangunan infrastruktur. Jika daerah dipaksa mengalokasikan anggaran lebih besar untuk gaji PPPK tanpa tambahan sumber dana, belanja pembangunan akan terpangkas.

Doa dan Ikhtiar Menyongsong Pensiun: Upaya Mengatasi Kekhawatiran Finansial

E Ekonomi

63 hari

“Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik, tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur, dan infrastruktur diperlukan untuk fondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah,” tegas Sherly.

Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa solusi konkret dan berkelanjutan terhadap fiskal daerah, maka dalam jangka panjang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.