Pajak UMKM Direvisi, Pengacara dan Selebgram Tak Lagi Nikmati Tarif Final 0,5%

Media Kampung – Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Pajak UMKM direvisi, pengacara-selebgram tak bisa lagi pakai tarif final 0,5% yang sebelumnya memberikan kemudahan bagi banyak pelaku usaha. Perubahan ini menegaskan kembali batasan dan kriteria wajib pajak yang berhak menikmati fasilitas tarif PPh final 0,5 persen.

Dalam aturan baru ini, fasilitas tarif PPh final 0,5 persen UMKM hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, serta badan usaha berbentuk koperasi dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Sementara itu, badan usaha seperti CV, firma, dan Perseroan Terbatas (PT) konvensional yang baru didirikan tidak lagi mendapatkan fasilitas tersebut, meskipun diberikan masa transisi bagi pelaku usaha lama.

Lebih lanjut, Pajak UMKM direvisi, pengacara-selebgram tak bisa lagi pakai tarif final 0,5% karena pemerintah secara tegas mengecualikan sejumlah profesi yang tergolong pekerjaan bebas dari skema PPh final UMKM ini. Termasuk di dalamnya adalah pengacara, akuntan, dokter, konsultan, notaris, arsitek, aktuaris, serta para pencipta konten digital seperti influencer, selebgram, blogger, dan vlogger. Kelompok profesi ini kini wajib menggunakan tarif pajak penghasilan (PPh) umum sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, sehingga tidak bisa lagi menikmati kemudahan tarif final 0,5 persen.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 56 ayat (4) PP Nomor 20 Tahun 2026 yang mengelompokkan profesi pekerjaan bebas yang tidak termasuk dalam skema PPh final UMKM. Selain para kreator konten digital, sejumlah profesi lain seperti pemain musik, aktor, model, pelatih, pengajar, dan agen iklan juga termasuk dalam kategori yang dikecualikan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan memastikan tarif pajak diterapkan secara adil dan tepat sasaran.

Untuk memperjelas perbedaan antara pekerjaan bebas dan kegiatan usaha yang masih berhak mendapatkan fasilitas, pemerintah memberikan ilustrasi. Misalnya, seorang pemain piano yang mengajar piano secara mandiri tanpa ikatan kerja termasuk pekerjaan bebas dan dikenai tarif umum. Namun, jika orang tersebut mendirikan lembaga kursus piano resmi dengan karyawan, maka kegiatan usaha tersebut dapat memanfaatkan tarif PPh final UMKM 0,5 persen.

Pajak UMKM direvisi, pengacara-selebgram tak bisa lagi pakai tarif final 0,5% juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat basis penerimaan pajak negara. Pengaturan baru ini memudahkan wajib pajak yang benar-benar membutuhkan simplifikasi administrasi dan penghitungan pajak, terutama pelaku usaha mikro dan perorangan yang memiliki keterbatasan dalam pembukuan formal.

Selain itu, definisi peredaran bruto sebagai dasar pengenaan pajak juga diperjelas, mencakup seluruh omzet dari kegiatan usaha dan jasa dalam satu tahun pajak, termasuk penghasilan dari luar negeri dan imbalan dalam bentuk uang atau nilai uang. Namun, penghasilan dari jasa pekerjaan bebas tetap tidak dapat memanfaatkan skema PPh final UMKM.

Dengan diberlakukannya PP Nomor 20 Tahun 2026, maka pelaku usaha seperti CV, firma, PT konvensional, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baru tidak lagi termasuk dalam klaster penerima kemudahan tarif PPh final UMKM. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk menata ulang pemberian insentif pajak agar lebih tepat sasaran dan adil.

Secara keseluruhan, revisi ini menegaskan kembali bahwa Pajak UMKM direvisi, pengacara-selebgram tak bisa lagi pakai tarif final 0,5% sebagai bagian dari restrukturisasi kebijakan pajak yang bertujuan mendukung pelaku usaha mikro dan perorangan yang memiliki keterbatasan administrasi, sekaligus memperketat pengaturan terhadap kelompok profesi yang selama ini berpotensi melakukan penghindaran pajak melalui skema final UMKM.

Dengan demikian, pelaku usaha dan profesi yang terkena dampak perlu menyesuaikan diri dengan ketentuan baru ini agar tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku dan menghindari risiko sanksi administrasi maupun hukum di kemudian hari.