Media Kampung, Jambi — Anggota Ombudsman RI Nuzran Joher menegaskan pentingnya penguatan tata kelola di sektor minyak dan gas bumi, khususnya dalam penyaluran BBM bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO). Menurutnya, pengelolaan BBM subsidi rentan terhadap maladministrasi sehingga pengawasan harus diperketat.
Dalam kunjungannya ke Jambi, Senin (13/7/2026), Nuzran menyatakan pemerintah perlu terus mengawasi agar BBM subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Untuk mengoptimalkan pengawasan, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang lebih luas.
Ombudsman RI berencana memperkuat kerja sama dengan BPH Migas dengan melibatkan jaringan perwakilan Ombudsman di 34 provinsi. “Kolaborasi yang dijalin dengan memanfaatkan 34 Perwakilan Ombudsman di daerah bersama dengan BPH Migas dapat mengoptimalkan pengawasan tata kelola migas tepat kepada masyarakat,” ujar Nuzran.
Ia juga meminta seluruh perwakilan Ombudsman di daerah menjalin kerja sama teknis dengan stakeholder terkait guna memastikan tata kelola hingga distribusi BBM subsidi berjalan tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu menekan potensi penyimpangan dan memastikan bantuan energi sampai kepada yang membutuhkan.






















Tinggalkan Balasan