BPH Migas Temukan Penyalahgunaan QR Code Biosolar di Jambi, Bulog Catat Cadangan Beras 5,4 Juta Ton

Media Kampung, Jambi — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menemukan indikasi penyalahgunaan pembelian BBM bersubsidi Biosolar saat melakukan monitoring di SPBU Pertamina 24.361.13 PAL 10, Jalan Lingkar Barat I, Kota Baru, Kota Jambi, Sabtu (11/7/2026).

Pengawasan ini dilakukan menindaklanjuti banyaknya aduan masyarakat terkait antrean panjang dan untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran. Dari hasil pemeriksaan, BPH Migas mencatat adanya kendaraan yang melakukan pembelian BBM lebih dari satu kali menggunakan QR Code berbeda, bahkan melebihi kuota yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191.

Operasi Pasar Sembako Murah Banyuwangi Jaga Harga Stabil Selama Ramadan

E Ekonomi

492 hari

Ketentuan Perpres tersebut membatasi pembelian Biosolar bersubsidi maksimal 200 liter untuk kendaraan roda enam atau lebih, namun di lapangan ditemukan adanya pelanggaran. Penyalahgunaan ini menjadi salah satu penyebab Biosolar kerap cepat habis di SPBU, di mana sebagian besar diserap oleh pihak yang memanfaatkan disparitas harga antara BBM subsidi dan nonsubsidi.

Sebagai tindak lanjut, BPH Migas berencana berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memperbaiki tata kelola penyaluran BBM subsidi, khususnya di wilayah Kota Jambi, demi menjaga stabilitas pasokan dan pemerataan subsidi.

Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026, Pertalite dan Biosolar Tetap

B Bisnis

32 hari

Cadangan Beras Pemerintah Capai Rekor 5,4 Juta Ton

Di sisi lain, Perum Bulog melaporkan pencapaian signifikan dalam Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai 5,4 juta ton per Juni 2026. Angka ini menandai rekor tertinggi dalam sejarah Bulog, menunjukkan kapasitas penyimpanan dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi gejolak pangan.

Hingga Semester I 2026, Bulog juga berhasil menyerap 3,2 juta ton gabah dari petani, mencapai 81 persen dari target tahunan 4 juta ton. Kinerja penyerapan gabah ini sejalan dengan upaya Bulog menjaga stabilitas harga di tingkat petani melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kg, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

Bulog Dukung Panen Raya Jagung dan Tanam Serentak di Blora Dorong Swasembada Pangan

E Ekonomi

100 hari

Kebijakan ini tidak hanya melindungi pendapatan petani tetapi juga merupakan fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Pemerintah, melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menko Pangan, sebelumnya telah menambah target serapan Bulog dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton untuk tahun 2026, dengan alokasi anggaran mencapai Rp 22,7 triliun.