Media Kampung, DPRD Sumenep mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk lebih transparan mengungkap penyebab utama inflasi yang tinggi selama dua bulan berturut-turut. Anggota Badan Anggaran DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, menilai penjelasan pemerintah yang hanya menyebut kenaikan harga sejumlah komoditas tidak cukup.
“Pemerintah harus bisa menjawab faktor paling mendasar dari persoalan tersebut. Jangan hanya menjelaskan bahwa ada kenaikan harga komoditas,” ujarnya, Senin 6 Juli 2026.
Yasid meminta pemerintah membuka data komoditas yang paling besar menyumbang inflasi serta memetakan persoalan dari sektor produksi hingga distribusi. Menurutnya, banyak daerah di Jawa Timur menghadapi tekanan kenaikan harga yang sama, tetapi tidak sampai menjadi daerah dengan inflasi tertinggi seperti Sumenep.
Ia juga mendesak agar kinerja perangkat daerah yang menangani pengendalian inflasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk program yang dijalankan, penggunaan anggaran, serta capaian yang diperoleh. “Masyarakat berhak mengetahui langkah-langkah pemerintah dalam mengendalikan inflasi karena dampaknya langsung dirasakan melalui kenaikan biaya hidup,” katanya.
Yasid menyoroti ironi tingginya inflasi di Sumenep yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Menurutnya, alasan geografis kepulauan tidak bisa terus dijadikan pembenaran karena karakteristik tersebut telah lama menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. “Pemerintah harus membangun sistem yang mampu mengantisipasi kenaikan harga sebelum masyarakat menjadi korban. Transparansi dan solusi konkret menjadi kebutuhan yang mendesak,” ucapnya.
DPRD mendorong pemerintah memperkuat sistem distribusi dan pasokan barang, termasuk menyiapkan kebijakan intervensi pasar apabila diperlukan, agar kenaikan harga tidak terus membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
