Media Kampung – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, telah mengambil langkah tegas dengan menutup 833 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam waktu kurang dari satu minggu menjabat. Penutupan ini merupakan bagian dari reformasi program prioritas pemerintah dan tindak lanjut hasil temuan Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi yang melibatkan beberapa pimpinan BGN sebelumnya.
Penutupan Dapur MBG Berdasarkan Pelanggaran
Sudaryono menjelaskan bahwa dapur MBG yang ditutup tersebar di beberapa wilayah, yakni 98 dapur di Wilayah 1 (Sumatera), 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura, serta 434 dapur di Wilayah 3. Penutupan ini dilakukan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lokasi tersebut.
Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang hanya menangguhkan sementara sambil tetap membayar, Sudaryono menegaskan bahwa penutupan kali ini bersifat final dan tidak ada pembayaran selama dapur MBG disuspend.
Pengurangan Pegawai Non-ASN di BGN
Selain menutup dapur MBG, Sudaryono juga memberhentikan 261 pegawai BGN, terdiri dari 224 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 37 tenaga ahli. Langkah ini diambil karena dugaan pelanggaran disiplin dan indikasi pelanggaran lainnya di lingkungan BGN.
Latar Belakang dan Konteks
Sudaryono resmi dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Juli 2026, menggantikan Naniek S Deyang yang mengundurkan diri. Pengangkatannya sebagai Kepala BGN setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian menandai perubahan arah dalam pengelolaan program gizi nasional.
Penutupan ratusan dapur MBG ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola serta memastikan program pemenuhan gizi berjalan efektif dan akuntabel, terutama setelah adanya temuan korupsi yang mencoreng institusi tersebut.
Dampak dan Harapan ke Depan
Langkah tegas yang diambil Sudaryono diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program gizi nasional dan mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah. Penertiban dapur MBG yang bermasalah juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ke depan, BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono diprediksi akan melakukan reformasi lebih lanjut untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan program-program gizi nasional.















Tinggalkan Balasan