Media Kampung, Pandeglang – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang mempercepat program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga aspek kesehatan dan kenyamanan hunian.
Tahun 2026, DPKPP mengalokasikan penanganan untuk 102 unit RTLH melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang. Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten memberikan bantuan untuk 32 unit rumah, sementara pemerintah pusat turut mendukung program ini dengan target awal sekitar 300 unit rumah. Secara total, berbagai program dan bantuan berpotensi menjangkau hingga 2.000 unit RTLH, dengan pengajuan tambahan 1.000 unit yang sedang diajukan DPKPP untuk memperluas cakupan penanganan.
Fokus Program Penanganan RTLH
Kepala DPKPP Pandeglang, Ade Taufik, menegaskan bahwa penanganan rumah tidak layak huni tidak hanya sebatas perbaikan fisik bangunan. Program ini juga menitikberatkan pada standar kesehatan, sanitasi yang baik, pencahayaan yang cukup, serta kekuatan konstruksi yang memadai seperti atap, pondasi, dan tiang rumah. Hal ini dimaksudkan agar hunian yang diperbaiki benar-benar layak dan sehat bagi masyarakat.
Proses Data dan Koordinasi
Keberhasilan percepatan program ini sangat bergantung pada akurasi data masyarakat yang membutuhkan bantuan. DPKPP membuka kesempatan bagi warga untuk mengajukan usulan melalui DPKPP, pemerintah desa, maupun kecamatan. Data yang lengkap sangat membantu dalam pengajuan bantuan dari berbagai sumber seperti kabupaten, provinsi, pusat, Baznas, dan lembaga lainnya.
Selain itu, DPKPP memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Pemprov Banten, pemerintah pusat, Baznas, serta pemerintah desa, guna mempercepat penanganan dan memperluas jangkauan program. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menjadi salah satu skema utama yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah rumah yang layak huni di wilayah tersebut.
Harapan dan Tantangan
DPKPP Pandeglang berharap melalui berbagai program dan dukungan dari berbagai tingkat pemerintahan, jumlah rumah tidak layak huni yang dapat diperbaiki semakin bertambah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tantangan utama tetap pada pengumpulan data yang akurat dan kelancaran koordinasi antar instansi serta lembaga pendukung.
Dengan pendekatan holistik dan dukungan berbagai pihak, diharapkan program penanganan RTLH di Kabupaten Pandeglang dapat terwujud secara efektif dan tepat sasaran, memberikan hunian yang sehat dan layak bagi masyarakat yang membutuhkan.
Tinggalkan Balasan