Media Kampung – Pemerintah Kota Pangkalpinang mencatat masih ada 2.937 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di tujuh kecamatan. Kecamatan Pangkal Balam menjadi wilayah dengan jumlah RTLH terbanyak. Angka ini menjadi perhatian serius karena kuota bantuan dari pemerintah pusat jauh lebih kecil dibandingkan kebutuhan riil.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Budianto, menegaskan pentingnya akurasi dan kelengkapan data dalam rapat koordinasi percepatan pendataan pada Rabu (3/6/2026). Ia menyebutkan bahwa awalnya Pemkot mengusulkan 602 unit rumah untuk mendapat bantuan stimulan perumahan swadaya (PSPS). Namun, pemerintah pusat hanya menyetujui 300 unit untuk tahun 2026.
Dari 300 unit yang disetujui, baru 249 unit data warga yang memenuhi syarat. Pada tahap pertama sebanyak 131 unit, hanya 35 unit yang lolos verifikasi. Budianto mengungkapkan masih ada kekurangan 51 unit data untuk memenuhi kuota, padahal di lapangan ribuan rumah sangat membutuhkan bantuan.
Kendala utama adalah kelengkapan data administrasi calon penerima. Pemkot terus mendorong camat dan lurah untuk mempercepat pendataan agar bantuan tepat sasaran. Keterbatasan APBD membuat Pemkot mengandalkan bantuan pusat, namun realisasinya masih jauh dari harapan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan