Media Kampung – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini tengah menghadapi krisis kekuasaan yang signifikan akibat pemberontakan internal di Partai Republik yang mengancam dominasi partai tersebut di Kongres AS. Ketegangan ini meningkat menjelang pemilu paruh waktu, dengan sejumlah anggota Partai Republik menentang kebijakan Trump yang dianggap kontroversial dan berpotensi merugikan posisi partai dalam pemilu.
Konflik ini bermula dari perdebatan mengenai rancangan undang-undang pendanaan imigrasi yang mencakup alokasi sekitar 70 miliar dolar AS untuk penguatan lembaga imigrasi dan pengamanan perbatasan. Namun, kontroversi muncul saat RUU tersebut memasukkan anggaran sekitar 1 miliar dolar AS untuk renovasi dan perluasan sayap timur Gedung Putih, sebuah proyek yang didukung Trump. Anggota Partai Republik menganggap dana tersebut memberatkan secara politik di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan meningkatnya biaya hidup.
Penolakan terhadap anggaran tersebut menyebabkan gesekan antara Trump dan pimpinan Partai Republik di Kongres. Ketika Trump mencoba memecat pejabat aturan Senat yang menentang skema anggaran ini, pimpinan tertinggi partai justru menolak langkah tersebut, memperlihatkan perpecahan yang jarang terjadi dalam internal Partai Republik.
Ketegangan juga muncul dari pengumuman Kementerian Kehakiman AS yang membentuk dana sebesar 1,7 miliar dolar AS untuk kompensasi korban politisasi hukum. Sebagian anggota Partai Republik menilai dana ini sebagai skema politik rahasia yang dapat menyisihkan kelompok yang terlibat dalam insiden penyerbuan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021, termasuk mereka yang telah dihukum atas tindak kekerasan terhadap aparat keamanan. Dalam rapat tertutup Senat, pejabat Kementerian Kehakiman mendapat kritik keras, dengan suasana rapat yang penuh emosi, sebagaimana disampaikan Senator Ted Cruz.
Perpecahan internal semakin dalam setelah Trump mendukung jaksa Texas, Ken Paxton, untuk menantang Senator senior John Cornyn dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik. Langkah ini dianggap sebagai upaya pembersihan internal terhadap anggota yang dianggap kurang loyal, namun berisiko memecah kekuatan partai di wilayah penting. Kejadian serupa terjadi di Louisiana dengan kekalahan Senator Bill Cassidy yang dipengaruhi oleh dukungan Trump terhadap lawan politiknya.
Selain isu domestik, perbedaan pendapat meluas ke kebijakan luar negeri, terutama terkait Iran. Sejumlah senator Republik bergabung dengan anggota Partai Demokrat untuk membatasi kewenangan presiden dalam penggunaan kekuatan militer tanpa persetujuan Kongres. Hal ini menandakan adanya jarak antara sebagian anggota partai dengan kebijakan luar negeri Trump yang dinilai ekstrem dan berbeda dari arah politik awal Partai Republik.
Dukungan publik terhadap Trump juga mengalami penurunan. Survei yang dilakukan oleh Media Kampung menunjukkan tingkat persetujuan terhadap Trump turun menjadi 41 persen, sementara 57 persen responden menyatakan ketidaksetujuan. Dukungan dari pemilih Partai Republik menurun dari 75 persen menjadi 57 persen dalam beberapa bulan terakhir. Pengamat politik dari Universitas Columbia menilai situasi ini sebagai ujian nyata bagi hubungan Trump dan Partai Republik, di mana loyalitas pribadi mulai berbenturan dengan kepentingan elektoral partai.
Meski Gedung Putih berusaha meredam isu perpecahan, kondisi saat ini menunjukkan dominasi politik Trump dalam partainya tidak lagi sekuat sebelumnya. Peningkatan penentangan di internal Kongres menjadi tanda bahwa kontrol politik Trump menghadapi ujian berat di tengah persiapan pemilu yang diprediksi berjalan ketat dan penuh tantangan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan