Media Kampung, Kepercayaan publik tidak selalu harus dibangun oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Masyarakat yang terpinggirkan pun dapat menciptakan legitimasi tandingan melalui ruang diskusi komunitas yang mandiri. Gagasan ini diangkat dalam sebuah analisis yang mengkaji bagaimana legitimasi dapat dibangun dari posisi yang terbatas.
Menurut Sommerfeldt (2013), peran normatif Public Relations (PR) dalam demokrasi tidak terbatas pada kepentingan organisasi mapan. PR juga berpotensi membangun modal sosial—jaringan, kepercayaan, dan hubungan timbal balik—yang memungkinkan kelompok kurang berpengaruh memperoleh kredibilitas di hadapan publik luas.
Filsuf Nancy Fraser (1990) menawarkan konsep ruang wacana tandingan (counterpublics), yaitu ruang diskusi paralel tempat kelompok terpinggirkan merumuskan pengalaman dan kepentingan mereka sendiri sebelum membawanya ke arena publik yang lebih luas. Legitimasi kerap lahir dari komunitas kecil yang membangun kepercayaan di antara anggotanya terlebih dahulu.
Pemikir Italia Antonio Gramsci membedakan antara perang gerak (perubahan cepat melalui konfrontasi) dan perang posisi (kerja kultural perlahan membangun dukungan). Bagi kelompok yang kurang beruntung, proses membangun legitimasi lebih menyerupai perang posisi—membutuhkan waktu, kesabaran, dan pemeliharaan hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat.
Sejarah penanggulangan HIV/AIDS di Brasil dan Afrika Selatan pada dekade 1990-an memberikan ilustrasi. Brasil lebih banyak melibatkan organisasi masyarakat sipil, kelompok lokal, dan komunitas keagamaan dalam merancang pesan kesehatan. Pendekatan ini membangun kepercayaan dan partisipasi yang lebih kuat di tingkat masyarakat.
Namun, optimisme ini perlu ditempatkan secara hati-hati. Scott Davidson (2025) mengingatkan bahwa partisipasi bisa menjadi alat pemberdayaan, tetapi juga bisa menjadi cara halus mempertahankan tatanan yang ada. C. Kay Weaver menambahkan bahwa upaya membangun legitimasi saat ini berlangsung di atas infrastruktur komunikasi yang dimiliki korporasi digital besar. Kelompok masyarakat tetap bergantung pada algoritma dan kebijakan perusahaan yang tidak mereka kendalikan.
Refleksi ini membawa pada pertanyaan: apakah profesi humas memiliki tanggung jawab membantu memperluas akses kelompok kurang terwakili ke ruang publik? Jawabannya masih belum jelas. Namun, yang pasti, legitimasi yang dibangun melalui proses panjang, jaringan kepercayaan, dan kerja kolektif mungkin lebih layak dipercaya daripada legitimasi yang datang terlalu mudah.























Tinggalkan Balasan