Media Kampung – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengembangkan Sekolah Rakyat sebagai upaya strategis memutus rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Sejak tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 1.508 anak prasejahtera di Sulawesi Selatan telah memulai pendidikan di empat Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) yang berlokasi di Kabupaten Barru, Sidenreng Rappang (Sidrap), Tana Toraja, dan Bone. Sekolah ini beroperasi dengan sistem asrama dan fasilitas lengkap untuk mendukung proses belajar mengajar serta kebutuhan dasar siswa.
Pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya terbatas di Sulsel. Di berbagai daerah lain seperti Kuantan Singingi (Riau), Polewali Mandar (Sulawesi Barat), dan Probolinggo (Jawa Timur), progres pembangunan gedung permanen dan fasilitas pendukung terus berlangsung dengan dukungan pemerintah daerah. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam setiap tahap, mulai dari pengusulan lahan, pembangunan fisik hingga penyelenggaraan pembelajaran.
Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pendidikan sebagai kunci untuk mengangkat kehidupan masyarakat prasejahtera. Sekolah Rakyat hadir sebagai sarana untuk menggraduasi generasi muda dari kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan fasilitas unggulan, termasuk penyediaan makanan tiga kali sehari, laptop, dan seragam lengkap.
Selain pembangunan fasilitas, seleksi tenaga pengajar dan tenaga kependidikan juga dilakukan secara ketat melalui tahapan seleksi kompetensi. Pada tahun 2026, terdapat lebih dari 13 ribu pelamar guru dan 148 ribu pelamar tenaga kependidikan yang memperebutkan lebih dari 8 ribu formasi di Sekolah Rakyat, menandakan antusiasme besar dalam mendukung program ini.
Kemajuan pembangunan dan kesiapan operasional Sekolah Rakyat di beberapa daerah telah mencapai tahap akhir. Contohnya, Sekolah Rakyat di Kuantan Singingi telah mencapai 90 persen progres pembangunan dan ditargetkan beroperasi pada pertengahan Agustus 2026. Pemerintah daerah juga menyiapkan sumber daya manusia yang meliputi guru, wali asuh, dan wali asrama.
Program Sekolah Rakyat berfokus pada anak-anak dari keluarga prasejahtera yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 dan 2, guna memastikan mereka mendapatkan pendidikan tanpa hambatan ekonomi. Dengan sistem boarding school, siswa tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga terpenuhi kebutuhan mendasar yang mendukung tumbuh kembang optimal.
Pemerintah berharap dengan hadirnya Sekolah Rakyat, jumlah anak yang belum bersekolah atau putus sekolah di Indonesia yang mencapai sekitar 4,1 juta dapat berkurang secara signifikan. Program ini juga menjadi bagian dari persiapan generasi Indonesia Emas 2045 dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Melalui langkah terkoordinasi antara Kemensos, Kementerian PU, dan pemerintah daerah, Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa, terutama yang berasal dari keluarga prasejahtera.
Tinggalkan Balasan