Media Kampung – Universitas Negeri Malang (UM) menegaskan sikapnya untuk tidak terlibat dalam pengelolaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rektor UM, Prof. Dr. Hariyono, menyatakan bahwa kampus lebih memilih fokus pada peran akademik dan penelitian daripada mengelola layanan yang memerlukan keahlian teknis khusus.
Prof. Hariyono menjelaskan bahwa pengelolaan SPPG membutuhkan tim profesional dengan kompetensi teknis yang memadai, sehingga UM belum mempertimbangkan untuk terjun langsung dalam operasional dapur MBG. Ia menilai, perguruan tinggi seharusnya tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
“Kami belum berpikir ke arah itu karena untuk mengurus SPPG dibutuhkan tim yang profesional,” ujar Prof. Hariyono, menegaskan alasan teknis di balik keputusan tersebut. Selain itu, ia mempertanyakan relevansi perguruan tinggi untuk masuk terlalu jauh ke ranah pengelolaan operasional yang bersifat teknis.
Menurutnya, pengelolaan program pemenuhan gizi berskala besar sebaiknya diserahkan kepada pihak yang sudah berpengalaman agar bisa berjalan efektif dan optimal. Sebagai gantinya, UM menawarkan dukungan dalam bentuk kajian ilmiah dan rekomendasi berbasis riset untuk mendukung program MBG.
Prof. Hariyono menambahkan, pergeseran strategi yang mengoptimalkan kantin sekolah sebagai pengelola SPPG dapat menjadi solusi yang lebih efisien. Dengan cara ini, proses distribusi makanan menjadi lebih singkat dan para pekerja kantin tetap memiliki pekerjaan, sehingga dampak sosial dan operasional program bisa lebih terjaga.
Keputusan UM ini sekaligus menanggapi harapan Badan Gizi Nasional (BGN) agar setiap kampus mengelola minimal satu SPPG. UM memilih untuk tetap berkontribusi secara akademis dan tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dapur MBG, mempertegas pemisahan fungsi antara institusi pendidikan dan operasional layanan pemenuhan gizi.
Dengan sikap ini, UM menegaskan posisi kampus sebagai fasilitator riset dan penguatan edukasi pangan, bukan sebagai operator layanan teknis. Hal ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan bagi program MBG di masa depan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan