Sinergi Lintas Sektor Perkuat Pengawasan Pendakian Ilegal di Semeru via Ampelgading

Media Kampung, Malang — Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) memperketat pengawasan dan koordinasi lintas sektor untuk menekan aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya melalui jalur Ampelgading dan Poncokusumo. Langkah ini diambil setelah serangkaian insiden pendaki tersesat dan terluka di jalur tidak resmi sepanjang Juni 2026.

Kepala Bidang Teknis Konservasi BB TNBTS, Sulistyo Widodo, menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. “Pendakian ilegal masih marak, terutama dari sekitar Ampelgading dan Poncokusumo. Kami mengundang semua pihak untuk bersama-sama membahas pencegahan,” ujarnya dalam pertemuan di Kantor Kecamatan Ampelgading, Selasa (14/7/2026).

TNBTS Tutup Wisata Gunung Bromo Saat Ritual Yadnya Kasada

P Pariwisata

51 hari

Rentetan Insiden di Jalur Ilegal

Sepanjang Juni 2026, terjadi dua insiden darurat akibat pendakian ilegal. Pada 5 Juni dan 16 Juni, pendaki dilaporkan tersesat dan mengalami cedera fisik di area jurang tanpa logistik serta jalur evakuasi yang memadai. Medan dengan vegetasi lebat menyulitkan tim penyelamat, sehingga penutupan akses fisik di titik-titik rawan menjadi langkah krusial.

Gunung Semeru Erupsi Lagi, Kolom Letusan Capai 900 Meter

N Nasional

202 hari

Langkah Pencegahan dan Penegakan Hukum

Dalam pertemuan tersebut, berbagai pihak memberikan masukan untuk meningkatkan sosialisasi, patroli, dan pemasangan papan pengumuman. Kanit Tipidter Polres Malang, Ipda Andriono, menyatakan kesiapan untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran kawasan konservasi, termasuk pendakian ilegal. Sementara itu, Liswanto dari Balai Gunungapi PVMBG mengingatkan risiko kebencanaan tinggi akibat aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang dinamis. Pendaki ilegal tidak memiliki akses terhadap sistem peringatan dini yang memadai.

Gunung Semeru Mengalami Erupsi Dua Kali pada Senin Sore

P Peristiwa

56 hari

“Mudah-mudahan ini menjadi tonggak bahwa pendakian ilegal bisa kita tanggulangi bersama. Ke depan, seluruh masyarakat sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal tidak diperkenankan,” tambah Sulistyo. Ia menekankan bahwa masalah ini bukan hanya tanggung jawab TNBTS, melainkan tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat, mulai dari instansi pemerintah hingga desa-desa penyangga.