Media Kampung – Ribuan elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) menggelar aksi damai di Gedung DPRD Jember pada Sabtu, 20 Juni 2026. Aksi ini bertujuan menyatakan dukungan penuh sekaligus mengawal keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dampak Nyata Program MBG
Koordinator lapangan aksi, Agus Nur Yasin, dalam orasinya menegaskan bahwa implementasi Asta Cita Pemerintah RI, khususnya dalam membangun dari desa demi pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, telah dirasakan secara riil oleh masyarakat arus bawah. Menurutnya, program MBG merupakan manifestasi dari cita-cita UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
Hingga pertengahan Juni 2026, data operasional menunjukkan capaian masif program MBG secara nasional. Sebanyak 27.820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah aktif beroperasi, menyerap tenaga kerja hingga 1.391.000 karyawan. Akses pemenuhan gizi telah menjangkau 62.454.064 penerima manfaat, mencakup peserta didik serta kelompok rentan 3B, yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita.
FMJM menilai perputaran ekonomi dari program MBG di tingkat pedesaan sangat luar biasa. Dampak positifnya langsung dirasakan oleh sektor riil hulu, mulai dari petani padi, petani buah-buahan, sayur-mayur, peternak telur, hingga pelaku usaha lokal di tingkat desa. Hal ini membuktikan bahwa MBG tidak hanya menjadi instrumen kesehatan dan pendidikan, melainkan juga penggerak utama ekonomi akar rumput.
Apresiasi terhadap Program Pendukung
Selain MBG, massa aksi juga mengapresiasi program strategis pendukung lainnya seperti Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang kini telah mengoperasikan 1.061 unit dari total 83.762 unit yang sah secara hukum, serta program Sekolah Rakyat (SR) yang telah meresmikan 166 sekolah dari target 500 sekolah hingga 2029, guna memberikan akses pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Setidaknya terdapat delapan dampak positif yang dirasakan masyarakat dari klaster program kemiskinan ini, mulai dari pembukaan lapangan kerja baru, penurunan stunting dan gizi buruk, investasi SDM menuju Indonesia Emas 2045, hingga memutus mata rantai kemiskinan ekstrem di pelosok desa.
Pernyataan Sikap FMJM
Kendati memberikan dukungan penuh, FMJM secara objektif mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap demi memastikan efisiensi program di lapangan. Salah satu poin krusial adalah mendesak Presiden RI untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami menuntut BGN untuk terus memperbaiki sistem manajemen agar tetap bersih, transparan, serta melakukan evaluasi internal secara berkala hingga ke level SPPG di tingkat paling bawah. Hal ini dinilai penting agar program mulia ini terhindar dari praktik penyelewengan yang merugikan rakyat,” tegas Nur Yasin.
FMJM juga mengecam keras pihak-pihak atau oknum yang sengaja melakukan adu domba, menyebarkan ujaran kebencian, serta menciptakan situasi nasional yang tidak kondusif. Mereka menegaskan siap bersama aparat penegak hukum mengawal stabilitas negara dan memastikan Presiden Prabowo Subianto tidak sendirian dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai amanah konstitusi.
Tanggapan DPRD Jember
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jember, Ahmad Halim, memberikan tanggapan terkait gelombang aksi menolak dan mendukung program MBG. Menyikapi dinamika tersebut, Halim menegaskan bahwa perbedaan pandangan di tengah masyarakat merupakan bagian dari alam demokrasi yang harus dihormati.
“Sebagai negara demokrasi, perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa. Yang setuju atau tidak setuju, mari saling menghormati berdasarkan prinsip-prinsip negara demokrasi,” ujar Ahmad Halim.
Menurut Halim, di era keterbukaan informasi seperti saat ini, adanya kelompok yang pro maupun kontra terhadap suatu kebijakan atau program adalah fenomena yang wajar. Ia pun menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat.
Dampak dari adanya aksi massa di sekitar gedung dewan, DPRD Jember terpaksa melakukan penyesuaian agenda kedewanan. Rapat paripurna yang sudah dijadwalkan terpaksa mengalami penundaan jadwal. Halim menjelaskan, langkah penundaan ini diambil setelah pihak pimpinan dewan menggelar rapat konsultasi kilat dengan seluruh pimpinan fraksi.
“Tadi kita sudah konsultasi dengan teman-teman pimpinan dan fraksi. Karena ada aksi, ya tentu kita mengutamakan kepentingan yang lebih besar,” jelas Halim. Kendati mengalami penundaan untuk yang kedua kalinya, Halim memastikan bahwa agenda penting tersebut tidak dibatalkan, melainkan hanya digeser ke waktu yang lebih kondusif, yaitu pukul 19.00 WIB.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan