Media Kampung – Pemerintah menargetkan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) selesai dalam waktu satu bulan. Langkah ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek program, termasuk penggunaan motor listrik, sasaran penerima, hingga insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebesar Rp6 juta per hari. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa semua komponen akan dikaji ulang tanpa terkecuali.
Dalam rapat Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), Prasetyo menyatakan bahwa penataan ulang juga mencakup pengecekan terhadap SPPG yang tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP). Jika ditemukan pelanggaran, dapur MBG tersebut berpotensi ditutup. “Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata,” ujarnya.
Pemerintah mencatat jumlah SPPG membengkak hingga 6.877 titik. Namun, keputusan penutupan tidak akan diambil secara gegabah. Setiap SPPG akan diinventarisasi kondisinya terlebih dahulu sebelum diputuskan. Prasetyo menekankan bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan, bukan semata-mata angka administratif.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan refocusing penerima MBG. Sekolah-sekolah yang tidak masuk prioritas akan dikurangi distribusinya. Klaster yang diutamakan adalah kelompok masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang efisiensi anggaran MBG. Ia mengonfirmasi telah ada komunikasi internal mengenai kemungkinan penurunan anggaran, namun besaran pastinya masih menunggu hasil perhitungan bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Prasetyo menambahkan bahwa dari hasil evaluasi sementara, diyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran program MBG.
Proses penataan ditargetkan rampung dalam sebulan. Selama perbaikan berlangsung, Prasetyo meminta BGN tetap memberikan layanan terbaik dan menjaga kualitas dapur MBG yang sudah berjalan baik. “Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga,” katanya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan