Media Kampung – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi nasional. Ia menyebut isu ini menjadi agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026. GEKIRA merupakan organisasi sayap Partai Gerindra yang menjaring aspirasi masyarakat Kristiani Indonesia.
Menurut Sudaryono, sektor pangan memiliki posisi strategis dalam visi pembangunan Presiden Prabowo karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat, stabilitas ekonomi, dan kemandirian bangsa. “Ketahanan pangan bukan sekadar soal produksi beras atau komoditas pertanian, tetapi soal kedaulatan bangsa. Presiden Prabowo memiliki komitmen yang sangat kuat agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya,” ujarnya.
Pemerintah saat ini menjalankan berbagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Upaya tersebut mencakup peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, modernisasi sektor pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, hingga penguatan ekosistem pangan dari hulu ke hilir.
Sudaryono menegaskan keberhasilan agenda tersebut membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan kelompok relawan. “Kita telah bersama-sama berjuang dan memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Setelah kemenangan diraih, tugas kita adalah mengawal agar seluruh program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” katanya.
Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan. “Saya percaya Presiden Prabowo bekerja sepenuhnya untuk rakyat Indonesia. Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah hari ini merupakan upaya memperbaiki sistem, memperkuat tata kelola negara, dan memastikan sumber daya bangsa digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain memperkuat sektor pangan, pemerintah juga melakukan pembenahan untuk menutup kebocoran yang merugikan negara, seperti korupsi, penyimpangan anggaran, over invoicing, dan transfer pricing. “Ketika pemerintah memperbaiki sistem dan menutup ruang-ruang penyimpangan, tentu ada pihak-pihak yang merasa terganggu. Tetapi langkah ini harus dilakukan karena tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, lebih efektif, dan lebih berpihak kepada rakyat,” kata Sudaryono.
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono mengajak kader dan simpatisan GEKIRA untuk turut menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat. “Jangan hanya memahami program pemerintah untuk diri sendiri. Kita harus mampu menjelaskan kepada masyarakat apa manfaat dan tujuan dari kebijakan-kebijakan yang sedang dijalankan. Dengan begitu, masyarakat akan semakin memahami arah pembangunan bangsa,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP GEKIRA Nikson Silalahi menyatakan Rakernas GEKIRA 2026 merupakan forum strategis untuk menyusun dan menyelaraskan program kerja organisasi dengan agenda pembangunan nasional. “Rakernas ini bukan sekadar agenda konsolidasi organisasi, Rakernas GEKIRA adalah forum untuk merumuskan program-program kerja yang konkret dan relevan dengan kebutuhan bangsa. Sekaligus memperkuat dukungan terhadap agenda transformasi ekonomi nasional yang sedang dijalankan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Nikson.
Menurutnya, sebagai organisasi sayap Partai Gerindra, GEKIRA memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal dan menyukseskan berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan