Penghargaan Opini WTP ke-20 Bukti Komitmen DPD RI Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel

Media Kampung, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan penghargaan Opini WTP ke-20 yang diterima secara berturut-turut sejak tahun 2006, menegaskan konsistensi DPD RI dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun, kepada Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Auditorium Gedung Tower lantai 2 Kantor BPK RI, Jakarta, pada Selasa (4/8/2026).

Prabowo Ingat Pejabat yang Mengecewakan, Tekan Pentingnya Evaluasi Kinerja Pemerintahan

P Politik

148 hari

Makna dan Pentingnya Opini WTP

Pemberian Opini WTP oleh BPK RI merupakan bagian dari tugas konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa adanya pengecualian.

Pencapaian ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi di lingkungan DPD RI. Dengan demikian, opini WTP menjadi indikator kualitas pengelolaan keuangan negara yang dapat dipercaya masyarakat.

Komitmen DPD RI dalam Tata Kelola Keuangan

Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI dalam menjaga pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai ketentuan.

Pengawasan Keuangan Partai Lebih Efektif Cegah Korupsi, Kata Pakar

K Korupsi

102 hari

“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat waktu, konsisten, dan berkelanjutan. Hal ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas,” ujar Mohammad Iqbal.

Selain itu, hasil pemeriksaan BPK juga menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan efektivitas pelaksanaan program kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Sinergi untuk Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik

Mohammad Iqbal menekankan pentingnya sinergi antara BPK RI dengan seluruh kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Technical Meeting Piala PSSI Banyuwangi Tekankan Sportivitas dan Transparansi, Kata Michael Edy Hariyanto

S Sepak Bola

114 hari

“Melalui sinergi yang erat, diharapkan pengelolaan keuangan negara semakin berkualitas, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan terpercaya,” tambahnya.

Penghargaan Opini WTP ke-20 ini menjadi motivasi bagi DPD RI untuk terus berupaya meningkatkan tata kelola keuangan dan pelayanan publik yang lebih baik di masa depan.