Media Kampung – Polemik pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih terus bergulir setelah muncul laporan sejumlah gerai didirikan di lokasi yang dianggap tidak lazim, seperti di tengah hutan dan dekat area pemakaman. Camat setempat membela keputusan tersebut dengan menyebut lokasi-lokasi itu strategis, meskipun banyak pihak meragukan kelayakan operasionalnya.
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyoroti temuan ini dalam rapat kerja bersama Kementerian Koperasi, Kamis (11/6/2026). Ia menyebutkan adanya Kopdes Merah Putih yang berdiri di tengah hutan di Wonogiri dan di atas gunung di Desa Ketitang, Kendal. Bahkan, di Lamongan, ada gerai yang dibangun di dekat kuburan. Darmadi memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, banyak koperasi berpotensi mangkrak atau bangkrut karena lokasi yang tidak mendukung aktivitas ekonomi.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa hingga 8 Juni 2026, sebanyak 12.232 gerai Kopdes Merah Putih telah rampung dibangun secara fisik dan 1.061 unit di antaranya sudah beroperasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pemerintah menargetkan total 80.000 unit hingga 2029.
Namun, polemik lokasi ini menambah daftar persoalan yang membayangi program ambisius tersebut. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan video penggusuran lahan SDN Wolomoni di Ende, Nusa Tenggara Timur, untuk pembangunan Kopdes Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTT Linus Lusi menegaskan bahwa sekolah tidak boleh digusur dan pemerintah daerah wajib menyediakan lokasi alternatif jika terjadi benturan dengan aset pendidikan.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak membantah tudingan TNI menggusur sekolah tersebut. Ia menyebut informasi yang beredar perlu diklarifikasi dan menilai tidak mungkin ada sekolah yang sudah terdaftar di Dinas Pendidikan dibubarkan. Kapuspen TNI Brigjen Nas juga menjelaskan bahwa aktivitas di lokasi bukan pembongkaran sekolah, melainkan pelebaran akses jalan agar alat berat bisa masuk ke area pembangunan koperasi di belakang sekolah.
Meski demikian, warga setempat menolak pembangunan di lingkungan sekolah dan mengadang alat berat. Dinas Pendidikan Kabupaten Ende juga belum memberikan izin. Pembangunan Kopdes Merah Putih di lokasi yang kontroversial ini terus menjadi sorotan, baik dari DPR maupun publik, karena dianggap kurang matang dalam perencanaan dan berpotensi memicu konflik horizontal.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan