Media Kampung – Sopir truk di Jawa Timur menyoroti dampak kenaikan harga Pertamax yang dinilai berpotensi memicu maraknya penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Persaudaraan Driver Seluruh Indonesia (PDSI) menilai kebijakan ini memerlukan pengawasan ketat dari pemerintah agar tidak memperburuk distribusi BBM.
Ketua Umum PDSI sekaligus Koordinator I Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), Angga Firdiansyah, mengungkapkan bahwa selisih harga yang semakin lebar antara BBM subsidi dan non-subsidi dapat mendorong pihak-pihak tertentu mencari keuntungan melalui praktik ilegal. “Yang kami khawatirkan makin banyak penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan BBM non-subsidi. Dampaknya bisa memunculkan lebih banyak mafia BBM, penimbunan, hingga penyalahgunaan barcode untuk mendapatkan solar atau BBM subsidi,” kata Angga di Sidoarjo, Selasa (10/6/2026).
Menurut Angga, persoalan utama bukan hanya pada kenaikan harga Pertamax, tetapi juga efektivitas pengawasan penyaluran BBM subsidi. Hingga saat ini, masih ditemukan berbagai modus penyalahgunaan yang membuat distribusi BBM subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran. “Pemerintah harus lebih serius mengontrol penyaluran BBM subsidi agar benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Kalau pengawasannya lemah, potensi penyalahgunaan akan semakin besar,” tegasnya.
PDSI bersama GSJT berharap pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan di lapangan serta menindak tegas praktik penimbunan dan mafia BBM. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat sekaligus mencegah dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM non-subsidi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.