KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Kasus Korupsi DJKA ke Budi Karya Sumadi melalui Staf Ahli Menhub

Media Kampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan terkait kasus korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di Kementerian Perhubungan yang menyeret sejumlah pihak, termasuk Staf Ahli Menteri Perhubungan pada masa kepemimpinan Budi Karya Sumadi. Penyidik tengah menelusuri kemungkinan aliran dana suap dari anggota DPR Sudewo kepada Robby Kurniawan, staf ahli yang aktif di era Budi Karya Sumadi dan Dudy Purwagandhi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Tengah, yang mengungkap praktik suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api nasional. Sejak saat itu, KPK telah menetapkan 21 individu sebagai tersangka, termasuk Sudewo, serta dua perusahaan yang ikut terseret dalam perkara ini.

Dalam pengembangan penyidikan terbaru, KPK memeriksa seorang saksi berinisial BBG pada pertengahan Mei 2026 untuk menguatkan dugaan aliran uang dari Sudewo ke Robby Kurniawan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan difokuskan pada dugaan pemberian uang yang sebelumnya telah menjerat Robby dalam penyidikan.

Lebih lanjut, KPK menduga dana yang diterima Robby tidak hanya untuk kepentingan pribadi, namun juga mengalir ke sejumlah pihak di lingkungan internal Kementerian Perhubungan. Penyidik pun masih mendalami apakah aliran dana tersebut sampai ke tangan Menteri Perhubungan kala itu, Budi Karya Sumadi. “Kami terus menelusuri apakah aliran ini berhenti di Robby atau berlanjut ke pihak lain,” ujar Budi Prasetyo.

Kasus suap di DJKA ini menjadi salah satu skandal besar yang mengguncang Kementerian Perhubungan dalam beberapa tahun terakhir. Proyek jalur kereta api nasional yang menjadi objek korupsi ini melibatkan banyak pihak, sehingga proses penyidikan berjalan intensif untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat.

Hingga saat ini, KPK masih aktif melakukan pemeriksaan dan pengembangan penyidikan guna memastikan seluruh fakta terkait kasus ini. Penelusuran aliran dana dan keterlibatan pejabat penting di Kemenhub menjadi fokus utama demi menegakkan hukum dan memberikan keadilan.