Media Kampung – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tidak pernah melarang kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul “Pesta Babi”. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis, 14 Mei 2026, sebagai respons atas isu pembubaran nobar yang sempat viral di beberapa daerah.
Yusril menjelaskan bahwa pemerintah justru memberikan ruang bagi masyarakat untuk menonton film tersebut dan melanjutkan dengan diskusi maupun debat sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang sehat. Ia menilai keberadaan pro dan kontra terhadap film tersebut merupakan bagian dari proses publik menjadi lebih kritis terhadap isu yang diangkat.
Film dokumenter tersebut mengangkat kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang berjalan di Papua Selatan, khususnya terkait dampak lingkungan dan hak ulayat masyarakat adat Papua. Yusril menganggap kritik dalam film itu sebagai hal yang wajar meskipun ada narasi yang dianggap provokatif.
Lebih lanjut, Yusril menyoroti penggunaan istilah “Pesta Babi” sebagai judul film yang dinilai dapat menimbulkan tafsir beragam di kalangan masyarakat. Meski demikian, ia mengajak publik untuk tidak terpancing hanya oleh judul yang kontroversial dan mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi harus disertai tanggung jawab moral.
Terkait proyek strategis nasional di Papua Selatan, Yusril menegaskan bahwa proyek tersebut bukanlah bentuk kolonialisme modern. Ia menjelaskan bahwa pembukaan lahan di wilayah itu telah dimulai sejak tahun 2022 sebagai upaya pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.
Yusril menambahkan bahwa pembangunan PSN dilakukan berdasarkan kajian yang matang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah tetap terbuka untuk mengevaluasi kekurangan dan kelemahan yang ditemukan selama pelaksanaan proyek di lapangan.
Pernyataan Menko Yusril ini sekaligus memberikan kejelasan bahwa pemerintah menghargai kebebasan masyarakat dalam menyikapi film “Pesta Babi” dan tidak melakukan pelarangan secara resmi terhadap nobar film tersebut. Hal ini menunjukkan sikap pemerintah yang mendukung dialog dan diskusi terbuka dalam demokrasi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan