Media Kampung – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menegaskan pentingnya memperkuat komitmen terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam forum High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB yang berlangsung di markas besar PBB, New York, Selasa, 26 Mei 2026. Ia menyampaikan bahwa prinsip-prinsip hukum internasional dan multilateralisme harus diterapkan secara konsisten dan tidak selektif agar sistem internasional yang berpusat pada PBB dapat berfungsi efektif.
Debat tersebut mengangkat tema “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” dan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok, Wang Yi, yang menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB pada Mei 2026. Selain itu, acara ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.
Dalam pidatonya, Menlu Sugiono menyoroti bahwa tantangan global saat ini tidak disebabkan oleh hilangnya relevansi Piagam PBB, melainkan karena penerapan prinsip hukum internasional dan multilateralisme yang sering kali bersifat pilih kasih. Ia mengaitkan hal ini dengan situasi di Palestina, khususnya di Gaza, yang menurutnya mencerminkan kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip keadilan dan konsistensi.
“Indonesia kembali menegaskan bahwa solusi dua negara berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan merupakan jalan satu-satunya menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina,” ujar Menlu RI secara tegas.
Selain itu, Menlu Sugiono mengangkat perhatian terhadap peningkatan serangan terhadap pasukan perdamaian PBB belakangan ini. Ia menilai serangan-serangan tersebut merupakan serangan terhadap prinsip multilateralisme itu sendiri, sehingga perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian harus menjadi prioritas utama komunitas internasional.
Menlu RI juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS, serta perlunya menjaga jalur pelayaran strategis agar tidak menjadi medan konfrontasi ataupun sarana tawar menawar politik yang merugikan stabilitas global.
Dalam forum tersebut, Sugiono juga mengingatkan dunia akan meningkatnya ancaman keamanan global akibat perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan senjata otonom yang mengubah karakter konflik modern. Dalam konteks ini, Indonesia mendesak reformasi Dewan Keamanan PBB agar menjadi lebih representatif, transparan, akuntabel, dan mencerminkan suara negara-negara berkembang.
Menlu Sugiono menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa dunia tidak memerlukan hierarki baru, melainkan pembaruan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip dasar Piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani semua negara secara adil dan setara.
Selain mengikuti sesi debat, Menlu RI juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan Menlu RRT Wang Yi dan Menlu Argentina untuk membahas isu strategis bilateral serta perkembangan kawasan dan global. Ia juga mengadakan pertemuan singkat dengan Menlu Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan, dan Kuba guna mempererat kerja sama diplomatik.
Dengan langkah ini, Indonesia menunjukkan peran aktifnya dalam memperjuangkan tatanan dunia yang berlandaskan hukum internasional dan multilateralisme melalui forum PBB, sekaligus menegaskan posisi sebagai negara yang mengedepankan perdamaian dan keadilan global.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan