Rakornas Samsat 2026: Jasa Raharja Dorong Integrasi Data untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak

Media Kampung, Bandar Lampung — PT Jasa Raharja (Persero) mendorong penguatan integrasi data lintas instansi dalam pelayanan Samsat guna meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Samsat Tahun 2026 di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (14/7/2026).

Rakornas yang mengusung tema “Sinergi Pelayanan Samsat yang Profesional dalam Mendukung Optimalisasi Penerimaan PKB, BBNKB, PNBP, dan SWDKLLJ, Opsen PKB, serta Opsen BBNKB” ini dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni. Hadir pula Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi, Kasubdit STNK Korlantas Polri Kombes Pol. Dedy Suhartono, serta jajaran Badan Pendapatan Daerah dari seluruh Indonesia.

Baca juga:

Digitalisasi Bansos Diperluas ke 42 Daerah, Pemerintah Mulai Integrasikan Data Antarinstansi untuk Efisiensi Penyaluran Bantuan

Muhammad Awaluddin menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hingga Juni 2026, tercatat 51,9 juta kendaraan telah jatuh tempo PKB, namun baru 24 juta yang membayar, sehingga tingkat kepatuhan nasional baru 46,28 persen. Sekitar 27 juta kendaraan masih menunggak.

“Transformasi pelayanan Samsat harus berorientasi pada integrasi data. Dengan memanfaatkan big data serta menghubungkan informasi lintas instansi, kita dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif sehingga strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat disusun sesuai karakteristik masing-masing daerah,” ujar Awaluddin.

Menurutnya, penguatan integrasi data menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Data registrasi kendaraan, data perpajakan, dan informasi pendukung lainnya dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.

Baca juga:

PT Jasa Raharja Bengkulu Survei Ahli Waris untuk Penyerahan Santunan Korban Kecelakaan

Awaluddin menegaskan sinergi tiga pilar Pembina Samsat Nasional — Kemendagri, Korlantas Polri, dan Jasa Raharja — bersama pemerintah daerah perlu diperkuat menjadi orkestrasi berbasis data. “Kolaborasi antarlembaga perlu ditingkatkan menjadi sebuah orkestrasi berbasis data. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat lebih adaptif terhadap kondisi di masing-masing daerah, sekaligus menghadirkan pelayanan Samsat yang semakin mudah, cepat, dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” tambahnya.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan Rakornas Samsat 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh Pembina Samsat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemerintah juga menyosialisasikan berbagai kebijakan terbaru serta mendorong lahirnya inovasi pelayanan Samsat di daerah.

“Pelayanan Samsat harus terus bertransformasi melalui penguatan sinergi, inovasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dengan saling berbagi pengalaman dan menghadirkan berbagai terobosan, kami optimistis kinerja Samsat akan semakin optimal dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pendapatan daerah,” ujar Fatoni.

Baca juga:

Kemudahan Bayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Layanan Digital dan Kebijakan Baru

Sebagai bagian dari Tim Pembina Samsat Nasional, Jasa Raharja berkomitmen mendukung pengembangan ekosistem Samsat modern melalui integrasi data, penguatan kolaborasi lintas instansi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Rakornas ini diharapkan dapat mempercepat transformasi pelayanan Samsat yang terintegrasi, mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara dan daerah.