Media Kampung – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan optimistis implementasi Government Technology (GovTech) akan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Hal ini disampaikannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Menurut Luhut, potensi tersebut bisa terwujud melalui penerapan sistem satu data yang saling terintegrasi. Pemerintah juga akan memperluas cakupan GovTech dengan mengintegrasikan sistem Nasional Single Window (NSW) milik Kementerian Keuangan.
“Dari situ juga penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan,” ujar Luhut. Ia menambahkan bahwa kelengkapan data GovTech membuka peluang untuk menurunkan pajak, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pembentukan UMKM baru.
Perluasan GovTech akan menyasar 64 juta UMKM yang sudah berjalan. Luhut menargetkan sebanyak 0,5 persen dari UMKM tersebut dapat membayar pajak, sehingga rasio pajak nasional naik dari 9 persen saat ini menjadi 12-13 persen.
“Pada gilirannya penerimaan negara akan meningkat signifikan,” tegasnya. Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi itu menjelaskan pengembangan GovTech dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan ekosistem digital yang sudah ada, seperti PeduliLingkungan, e-Katalog, dan Simbara, yang dikembangkan oleh talenta muda Indonesia.
Saat ini, pemerintah tengah menjalankan proyek percontohan GovTech di 42 wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Jika berhasil, sistem ini akan diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026 di 514 kabupaten seluruh Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan