KPK Fokus Dalami Kasus Korupsi ATRBPN, Penggeledahan Ruang Nusron Wahid Masih Dipertimbangkan

Media Kampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum melakukan penggeledahan di ruang kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATRBPN), Nusron Wahid, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT).

Fokus Penggeledahan pada Ruang Direktorat Jenderal

Pada Kamis, 17 September 2026, penyidik KPK menggelar penggeledahan di beberapa ruangan di lingkungan Kementerian ATRBPN. Lokasi penggeledahan difokuskan pada tiga ruangan Direktorat Jenderal (Dirjen) yang berkaitan langsung dengan proses layanan pertanahan, yaitu Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT). Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di beberapa ruangan direktorat yang terkait dengan perkara.

Penyelamatan Data Korporasi Dinilai Kunci Pemulihan Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi

K Korupsi

93 hari

Alasan Belum Menggeledah Ruang Nusron Wahid

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa lokasi penggeledahan dipilih berdasarkan kebutuhan penyidikan dan keyakinan penyidik terkait informasi yang ingin didalami. Belum dilakukan penggeledahan di ruang kerja Menteri Nusron Wahid bukan berarti hal tersebut ditutup kemungkinan. KPK masih mempertimbangkan perkembangan penyidikan dan kebutuhan melengkapi alat bukti dalam perkara ini.

Barang Bukti dan Fokus Penyidikan

Dari penggeledahan yang dilakukan, KPK mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berhubungan dengan mekanisme serta proses layanan di Kementerian ATRBPN. Penggeledahan ini merupakan langkah awal setelah perkara resmi masuk ke tahap penyidikan.

KPK Periksa Tiga Pejabat Kemenhub Terkait Kasus Dugaan Korupsi DJKA

K Korupsi

116 hari

Konteks dan Pentingnya Penggeledahan

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi di Kementerian ATRBPN yang berperan penting dalam layanan pertanahan nasional. Penggeledahan yang terfokus pada ruangan direktorat dan direktorat jenderal menunjukkan strategi penyidik untuk mengumpulkan bukti yang relevan dengan dugaan korupsi terkait layanan pertanahan.

KPK menegaskan bahwa proses penyidikan akan terus berjalan dan tindakan lebih lanjut, termasuk penggeledahan ruang kerja Menteri Nusron Wahid, akan dilakukan sesuai kebutuhan penyidikan.

Kejaksaan Agung Periksa Febrie Adriansyah Terkait Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang

H Hukum & Kriminal

14 hari