Media Kampung – Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian pada bulan September 2026. Kenaikan harga terutama terjadi pada jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, sedangkan harga Pertamax tetap stabil. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, dan aspek sosial.
Harga terbaru per liter untuk wilayah yang menerapkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 5 persen, seperti DKI Jakarta dan sekitarnya, adalah:
- Pertamax Turbo: Rp19.600, naik dari Rp18.300
- Pertamax Green 95: Rp19.150, naik dari Rp16.600
- Dexlite: Rp23.700, naik dari Rp19.700
- Pertamina Dex: Rp25.200, naik dari Rp21.150
Sementara itu, penyaluran BBM di sejumlah daerah mengalami tantangan yang berpotensi memicu antrean panjang, seperti yang terjadi di Kalimantan Tengah dan Makassar. DPRD Kalimantan Tengah menyoroti pentingnya kelancaran distribusi BBM sesuai kebutuhan masyarakat untuk mencegah gangguan aktivitas dan mobilitas di wilayah tersebut. Gangguan distribusi disebabkan oleh faktor alam seperti musim kemarau panjang yang menurunkan debit sungai sehingga menghambat pengangkutan BBM dengan kapal tongkang, serta kabut asap dari kebakaran hutan yang mengganggu jarak pandang pengemudi mobil tangki.
Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menanggapi dengan memperkuat stok BBM di Fuel Terminal Pulang Pisau dan menambah pengiriman dari terminal lain untuk memastikan ketersediaan BBM di SPBU. Di sisi lain, perubahan pola konsumsi masyarakat yang beralih dari Pertamax ke Pertalite karena perbedaan harga juga memberikan tekanan pada penyaluran BBM subsidi tersebut.
Di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Makassar dan sekitarnya, penyaluran BBM sudah mulai kondusif berkat koordinasi intensif antara Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Antrean di SPBU mulai berkurang dan tidak lagi mengganggu arus lalu lintas. Penambahan armada mobil tangki dan perpanjangan jam operasional depot menjadi langkah penting untuk mempercepat distribusi BBM. Selain itu, pengoperasian SPBU modular sebagai alternatif layanan turut membantu mengurangi antrean.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang merumuskan aturan untuk mencegah peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke subsidi yang dianggap menjadi salah satu penyebab antrean panjang. Modus yang terjadi termasuk memperbesar kapasitas tangki kendaraan untuk mendapatkan BBM subsidi lebih banyak dari ketentuan yang berlaku. Pemerintah mengimbau masyarakat yang mampu untuk tidak menggunakan BBM subsidi agar pasokan dapat tersalurkan kepada yang lebih membutuhkan.
Secara keseluruhan, upaya penguatan stok, peningkatan distribusi, serta pengawasan ketat terhadap pola konsumsi masyarakat menjadi kunci utama menjaga keandalan pasokan BBM Pertamina di berbagai wilayah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meredam antrean panjang dan memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi secara berkala dan merata.
Tinggalkan Balasan